PB Ternate : Baru sehari menjabat Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kupang, Nusa Tenggara TimuR, Hengki alias HN ditangkap oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara di Hotel  Menara Archye 3, kamar nomor 8 lantai 3, Kota Ternate pada pukul 16:00 Wit Rabu kemarin.(13/11)

Ketua Satuan Tugas  Saber Pungli Provinsi Maluku Utara (Malut), Kombes Pol Sam Yulianus Kaweliang mengatakan bahwa HN yang juga mantan Kepala KSOP  Kelas II Ternate terjaring  bersama dengan anak buahnya yang berinisial AR serta salah satu kontaktor berinisial BS yang menjabat sebagai Direktur Kelinci Mas Perdana dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli yang di lakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut.

“Ketiga pelaku diamankan oleh Tim Saber Pungli pada saat sedang melakukan transaksi terkait dengan masalah perbaikan kapal atau docking kapal KM Perintis dengan uang tunai senilai Rp190.420.000” ungkapnya saat jumpa press di kantor Ditreskrimsus Polda Malut yang di dampingi oleh Dirreskrimsus Kombes Pol Masrus dan Kabid Humas Polda Akbp Hendri Badar.

Kombes Pol Sam Yulianus Kaweliang menjelaskan Penangkapan OTT yang terbesar di Polda Malut ini bukan merupakan target operasi,namun hasil dari penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli.

“Hasil tangkapan OTT ini berupa dua amplop yang masing – masing berisi Rp 155.420.000,’ dan Rp 35.000.000,’ serta 5 buah HP berbagai merk juga beberapa dokumen”,jelasnya.

Ia menerangkan HN mantan Ketua KSOP Kelas II Ternate dan AR anak buahnya akan dikenakan pasal 5 ayat dua pasal 11 dan pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 yang dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 5 tahun penjara dan pasal 12 b ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara.

“Sedangkan untuk BS dikanakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU nomor 31 tahun 2009 yang dirubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 e KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun maksimal 5 tahun penjara,” terang Sam yang juga menjabat sebagai Irwasda Polda Malut.

Lanjutnya Operasi Tangkap Tangan ini sangat penting karena akan berdampak luas dan menyentuh langsung kepada masyarakat, karena dengan adanya pungli ini bisa mengganggu dan mempengaruhi ekonomi dengan adanya kenaikan harga yang tidak lazim (tidak sesuai).

“Pungli jika tidak di berantas sampai habis,maka akan seperti siklus daur ulang,karena akan  muncul pungli – pungli model baru dan lain lagi. Berdasarkan hasil pemetaan ada beberapa instansi serta lembaga yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat terindikasi melakukan pungli “, tutup Sam.(Arief Muluk)

loading...