PB Bandung : Seperti diketahui bahwa KPK telah menetapkan kembali Ketua DPR, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus Mega Korupsi e-ktp. Langkah KPK menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka dapat kita nilai sebagai suatu hal yang positif, meski masih ada polemik atas hasil pra peradilan yang memenangkan Setnov. Dengan kata lain upaya dan daya untuk mencari kebenaran atas kasus korupsi e-ktp tidak terhenti hanya karena putusan pengadilan yang memenangkan pra-peradilan Setnov. 

Rakyat tentu ingin segera mengetahui bagaimana penuntasan kasus ini, namun sayangnya keinginan itu terhambat oleh kekuasaan politik seorang Ketua DPR. Setnov terlihat jelas enggan memberi keterangan dan diperiksa oleh KPK. Upaya memeriksa Ketua DPR ini selalu menemui kendala. Terbaru adalah kita belum tahu dimana keberadaan Setnov. Agaknya kekuasaan politik Setnov cukup kuat dan buktinya beliau bisa beberapa kali luput dari jerat hukum, katakanlah ketika kasus “Papa Minta Saham” dan sekarang e-KTP.

Keinginan Setnov dan kuasa hukumnya agar pemeriksaan sebagai Ketua DPR perlu persetujuan Presiden menjadi hal yang sangat aneh. Keinginan itu tidak relevan sebab apa yang dilakukan Setnov bukan sedang berada dalam konteks persidangan di DPR yang memang dalam UU ada hak imunitas atau juga bukan sebagai tindak pidana biasa.

Presiden Jokowi sepertinya perlu dengan tegas kembali menyatakan bahwa tidak perlu izin dirinya untuk memeriksa Ketua DPR dalam kasus pidana khusus. Haluan politik Setnov yang membawa Golkar menjadi partai pendukung pemerintah tidak boleh menjadi penghambat bagi proses penegakan hukum, sehingga dengan kata lain hukum tidak digadaikan demi kepentingan kekuasaan politik. Meski memang tidak dipungkiri peran Setnov sangat besar dalam memberikan tambahan kekuatan bagi pemerintah, yaitu dengan merubah haluan politik partai Golkar dari KMP ke KIH.

Apakah kemudian arah haluan itu merupakan sebuah hutang politik? Jawabannya tentu dapat dilihat dari ketegasan pemerintah dalam menyikapi kasus korupsi e-ktp. Jika dalam kasus “Papa Minta Saham” Setnov dapat lolos pasca menggeser haluan politik partai Golkar, tapi semoga dalam kasus e-KTP ini tidak, sebab akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah.

Oleh : Yusa Djuyandi (dosen ilmu politik Unpad)

loading...