PB Jakarta : Menteri  SosiaL RI Kholifah Indar Paraswansa hari Jumat, (16/11/17) menginformasikan ke publik bahwa mandat pasal 38A tentang pelaksanaan pengasuh anak atas UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah direalisasikan dengan telah diundangkannya  PP No.44 mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur pengasuhan anak, apabila dalam kondisi tertentu  anak terpaksa harus hidup dengan keluarga, selain orang tua kandungnya, atau dalam lembaga asuhan anak. 

PP ini menjadi penting mengingat pengasuhan anak sangat “krusial”, dan menentukan masa depan anak tersebut. Kita melihat  terjadi beberapa kasus seperti terjadi disebuah panti asuhan di Tangerang yang melantarkan dan mengeskplotasi anak, lalu kasus orang kandung yang melantarkan anak di Cibubur dan seorang anak lima tahun disiksa sampai meninggal di Jakarta olah ibu kandungnya. Kasus ini membukakan mata kita, agar negara memiliki fungsi lebih dalam mengatur dan melindungi anak-anak dalam perkembanganya.

Peraturan pemerintah ini juga akan mengantarkan pembentukan lembaga
pengasuhan anak sebagai sebuah *foster care agency*. 

Lembaga asuhan anak atau lembaga kesejahteraan sosial akan mempunyai kesempatan untuk menjadi lembaga orang tua asuh sebelum penempatan disetujui oleh dinas sosial. Ini menjadi terobosan yang penting, agar panti asuhan tidak hanya fokus pada pengasuhan anak didalam saja, melainkan mendukung pula pengasuhan anak berbasis keluarga, terutama mereka yang masih memungkinkan diasuh keluarga orang tua sendiri atau orang tua asuh.

“Kami ingin memastikan setiap anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan yaitu kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan dan hal-hal sipil yang lain”. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, tetapi jika anak terpaksa harus dipisahkan orang tuanya, maka hal ini haruslah dilakukan karena mempertimbangkan kepentingan anak. 

Kholifah Indar Paraswansa menyampaikan dalam rangka peluncuran PP No.44/2017″, PP ini memastikan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan pada anak memastikan anak mendapatkan pengasuhan bagi mereka. 

Perjalanan sampai PP No 44/2017 ini ditandatangani oleh Presiden cukup panjang dan penuh tantangan. Berawal dan riset seseorang yang Berguna di tahun 2007 tentang, bagaimana praktek pengasuhan anak panti asuhan di Indonesia.

Kemudian “Save the Children”, bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya menginisiasi dan mengawal cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah ini, untuk memastikan kondisi anak terpaksa tidak  tinggal bersama orang tuanya  termasuk yan ditempatkan di panti asuhan  tetap terlindungi dan mendapatkan hal hak-hak dan pengasuhan sebagai anak.

“Ada lebih dari setengah juta anak indonesia yang tinggal di panti asuhan”, sembilan puluh persen anak tersebut masih memiliki satu atau dua orang tua kandung, dan enam puluh persen masih punya ayah dan ibu lengkap. Kondisi anak- anak tinggal di panti asuhan ini pada umumnya tidak lebih baik jika diasuh oleh keluarga”.

Tata Sudrajat Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Sayangi Tunas Cilik menyampaikan pada pidato di Hotel Arya Duta di Jakarta Pusat pembukaan acara peluncuran PP ini. Peraturan Pemerintah untuk mengingatkan kembali, bahwa penetapan anak di panti asuhan adalah upaya terakhir yang boleh dilakukan apabila orang tua tidak mampu mengasuh anak, kemungkinan pengasuhan  berbasis  keluarga sudah dilakukan, UjarTata Sudrajat.

Pengasuhan berbasis keluarga yang dimaksud didalam PP No.44/2017 tentang pengasuhan ini adalah menempatkan anak pada keluarga besar dan orang tua asuh lain.

Didalam peluncuran in PP No.44/17 dihadiri oleh ketua  komisi 8 DPR RI, Ali Taher, juga Venna Melinda selebriti  sekaligus anggota komisi DPR RI yang mengangkat anak.

Didalam peluncuran in PP No.44/17 dihadiri oleh ketua  komisi 8 DPR RI, Ali Taher, juga Venna Melinda selebriti  sekaligus anggota komisi DPR RI yang mengangkat anak.

Mengasuh anak pada dasarnya memerlukan ketrampilan khusus. Tanpa membedakan apakah itu anak merupakan darah daging sendiri, atau anak yang kita angkat, semuanya itu memerlukan kasih sayang kedekatan kita sebagai orang tuanya, dan tentunya kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, bermain harus mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tuanya, katanya disela-sela tanya jawab.

Perlu ditekankan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak ini bertujuan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka untuk diasuh dalam asuhan keluarga. Ini harus menjadi prioritas sebelum terpaka ditempatkan di Panti Asuhan Itu merupakan upaya terakhir dan bersifat
sementara, sampai dengan dilakukannya pengasuhan permanen berbasis keluarga. Peran Panti Asuhan juga diperluas sebagai pendukung /pelaksana pengasuhan anak berbasis keluarga. (Suwondo Suwandany)

loading...