PB JAKARTA – ‎ Dalam upaya melakukan restorasi dan konservasi lahan gambut, dibutuhkan sebuah peta dengan akurasi tinggi yang bisa dijadikan acuan bersama para pemangku kepentingan yang terlibat. 

Pembina Yayasan Dr. Sjahrir, Dr Kartini Sjahrir mengatakan salah satu instrument penting dalam mendukung pengelolaan gambut adalah tersedianya peta gambut yang akurat.

“Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang luas, lahan gambut tersebur dapat menyusut atau bahkan hilang, karena itu, pemantauan lahan gambut secara periodik sangat di perlukan,” ungkap Dr. Kartini Sjahrir kepada pembawaberita.com disela-sela acara diskusi bertema ‘Pemetaan Gambut‎ untuk Konservasi dan Restorasi’ yang digelar di kawasan Menteng Jakarta Pusat sesaat lalu.

Menurutnya, penyebab umum penyusutan lahan gambut ‎ di Indonesia adalah pemanfaatan lahan gambut yang dikelola secara intensif tanpa mempertimbangkan kaidah konservasi tanah dan air. Padahal dikatakannya, pengelolaan lahan gambut yang tepat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi penurunan emisi karbon.

Mengenai peta gambut di Indonesia, menurut catatan Kazuyo Hirose dari Japan Space System, sejak tahun 1970‎ sampai 2011, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, sejumlah lembaga dan perguruan tinggi telah membuat peta gambut skala lokal dan nasional, namun laporan hasilnya menunjukkan perbedaan dengan rentang selisih antara 13,5 – 26,5 juta hektar.

Namun menurut World Resources Institute (WRI Indonesia) semua peta gambut yang tersedia di Indonesia masih dalam skala kecil sehingga belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan gambut dan restorasi di tingkat tapak.

Menurut Deputi I Bidang Perencanaan dan Kerjasama ‎Badan Restorasi Gambut (BRG), Dr. Budi Satyawan Wardjama, BRG yang dibentuk pemerintah tahun 2016 dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan. Awalnya bekerja menggunakan data peta yang ada yang belum terupdate dan kurang memadai.

“Ada 14 peta dan semua beda-beda, untungnya ada wali data peta tanah dan peta lahan gambut Balitbangtang Kementan. Tapi sayangnya data terakhir tahun 2011 dan belum terupdate,” ungkap Budi Satyawan.

Dia menjelaskan, dari peta indikatif yang ada dari KLHK (skala 1: 250 000‎), BRG melakukan inventarisasi dan pemetaan ekosistem gambut, kemudian melakukan pemetaan skala besar dan melakukan identifikasi kondisi hidrotopografis, kerusakan gambut dan tutupan, serta sosio-ekonomis.

BRG menggunakan teknologi LiDAR ( Light Detection Ranging) yang dapat menghasilkan peta skala besar hingga 1:2500 dan mendapatkan detail kondisi yang bisa ditampilkan dengan pemodelan tiga dimensi. Pemerintah dikatakannya tengah menargetkan penyelesaian peta-peta tematik bertahap sesuai rencana aksi percepatan kebijakan satu peta sampai 2019. Kebijakan satu peta bertujuan antara lain, memudahkan penyelesaian konflik, sampai tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Deputi Bidang Informasi ‎Geospasial Tematik di Badan Informasi Geospasial (BIG), Dr. Nurwadjedi mengatakan BIG sudah menyelesaikan integrasi 63 peta di pulau Kalimantan dan target kerja BIG hingga akhir 2017 ini adalah integrasi data 82 peta di pulau Sumatera, 81 peta di pulau Sulawesi, dan 79 peta tematik di pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Kalau sekarang masih 1:50000, ke depan kita juga sudah merancang peta skala 1:5000,” jelas Nurwadjedi.

Di penutup acara, Pembina Yayasan Dr. Sjahrir, Dr. Kartini Sjahrir menyimpulkan soal pentingnya Science Base Solution dalam melakukan konservasi dan restorasi. “Dalam membuat kebijakan apapun, pemerintah memang harus menggunakan data yang akurat, dan untuk memperolah itu, penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan standar Internasional sangat dibutuhkan,”pungkasnya. (Beby Hendry)

loading...