PB Jakarta : Pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus ujaran kebencian yang di dakwakan kepada Asma Dewi Hasyim, Kamis (30/11). Sidang di gelar di awali dengan pembacaan oleh tuntutan jaksa (JPU) Herlangga Wisnu, menurut Jaksa Penuntut Umum Herlangga, ada empat pasal alternatif yang di dakwakan “Asma Di dakwa berdasarkan pasal, pertama, pasal 28ayatv(2)Jo pasal 45 ayat (2) UURI no 11 Tahun 2008 Tentang ITE, sebagaimana diubah dengan UU no 19 tahun 2016. Dakwaan kedua, pasal 16 Jo pasal 40b angka 1 UU RI, dakwaan terakhir pasal 156 KUHP dan pasal 207 KUHP.

Asama Dewi, sendiri mengakui pasal yang di dakwakan terhadapnya sepertinya terlalu dibuat – buat, saat rumahnya di datangi oleh 15 aparat kepolisian yang mengaku dari unit cyber crime, saat itu polisi meneriakkan kata, “ibu Gerindra…, Hingga Asma Dewi merasa bingung, ada apa dengan Gerindra? dan menjawab saya, bukan kader Gerindra, mungkin kalian salah orang, namun polisi mengatakan bahwa ibu Asma Dewi terlibat kasus bendahara sarasehan yang saat itu sedang menjadi isue yang hot disorot oleh kepolisian, namun lagi – lagi ibu Asma Dewi dibuat bingung, karena beliau tidak paham apa itu sarasehan apa lagi sampai di katakan ada transferan sebesar 75 juta melalui dirinya, tidak berhenti sampai di situ polisi pun menuduh kan bahwa beliau juga di duga mempunyai agenda besar, entah apa yang dimaksud dengan agenda besar itu hingga di duga ingin mengepung Borobudur. Namun pada akhirnya polisi menetapkan, Asma Dewi bersalah berdasarkan postingannya di akun sosial media face book yaitu terkait postingan, bahaya vaksin dari cina, bahasa sansekerta,hingga harga daging yang saat itu tinggi.

Srikandi, Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) sebagai kuasa hukum dari Asma Dewi, diwakili oleh Y. Nurhayati, Fauziah Suci Cahyani, Yustian Dewi, Anggie Tanjung, Sari Nurmalsari, Juliana Panjaitan pada hari yang sama, Senin 30/11, membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum

Menurut mereka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan tidaklah seksama/ esepsi dakwaan, tidak sesuai esepsi yang diatur oleh KUHP pasal 156, meliputi tiga keberatan, pertama pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, kedua keberatan terdakwa tidak dapat di terima, ketiga surat dakwaan harus di batalkan alasannya pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, karena tindak pidana tidak terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan. Mengacu dakwaan JPU pasal 84 ayat 3 KUHP, tidak dapat di terima karena tidak sesuai atau locus Delicti. Pengacara dari, Asma Dewi pun mengatakan bahwa dakwaaan JPU adalah, ” error in persona, karena apa yg di lakukan Asma Dewi adalah re- posting dari beberapa media dan akun dari Facebook sifa silfa,seharusnya yang dituntut adalah pemilik dari akun Facebook sifa silfa bukan Asma Dewi, demikian ujar dari Tim pembela Asma Dewi. (Tws)

loading...