PB JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM-RI dituduh telah melakukan tindakan mal-administrasi terkait Penempatan narapidana atas nama Toto Hutagalung di Rutan Kebon Waru, Bandung. Tindakan itu dilaporkan seorang bernama Oey Huei Beng, bersama kuasa hukumnya, Ikhsan Abdullah ke gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Pelaporan tersebut diterima langsung oleh komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ninik Rahayu di kantornya.

“Tindakan Ditjen Pemasyarakatan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dengan mal-administrasi Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman,” tegas Ikhsan kepada pembawaberita.com usai memberikan laporan tersebut.

Narapidana atas nama Toto Hutagalung merupakan narapidana yang telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Desember 2013. Dia dijatuhi hukuman selama tujuh tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Namun faktanya saat ini Toto Hutagalung diketahui berada dan ditempatkan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung, dan dengan leluasa melakukan aktifitas di luar Rutan Kebon Waru, Bandung.

IMG-20171129-WA053-1“Sudah sepatutnya Toto Hutagalung ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan bukan melainkan ditempatkan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung di mana rutan hanya diperuntukan bagi tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan,” terang Ihksan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menyatakan: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”

Selain itu, ketentuan mengenai penempatan Narapidana di dalam Lembaga Permasyarakat juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa: “Di dalam RUTAN ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.”

Ikhsan menambahkan, keberadaan narapidana atas nama Toto Hutagalung diduga menimbulkan keresahan atau pengaruh buruk bagi tahanan lain yang berada di Rutan Kebon Waru.

“Penempatan narapidana yang disatukan dengan tahanan dapat dimungkinkan terjadinya tindakan provokasi, penyuapan, perilaku atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh narapidana kepada tahanan terkait proses yang tengah berlangsung,” kata dia.

“Kita sebagai pelapor memohon kepada Ombudsman agar berkenan untuk mengambil langkah hukum berupa sanksi dan/atau pemindahan secara tetap narapidana atas nama Toto Hutagalung dari Rutan Kebon Waru, ke tempat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” pungkas Ikhsan.‎ (Beby Siahaya)

loading...