PB Jakarta, 10 Des Pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan raya, hingga pelabuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur publik ini acap kali terhambat pembebasan lahan.

“Mau tak mau, pembangunan infrastruktur membutuhkan pengorbanan rakyat. Kalau tidak seperti itu, tak akan ada infrastruktur untuk publik,” kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Desember 2017.

Salah satu proyek infrastruktur yang masih terhambat pembebasan lahannya adalah pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Menurutnya, masyarakat pemilik lahan harus mau berkorban.

“Namun, pemerintah juga harus memperhatikan nasib mereka. Pemilik lahan yang tergusur harus mendapatkan ganti rugi yang layak,” kata dia.

Proyek pembangunan bandara di Kulon Progo masih mendapat hambatan. Masih ada 38 pemilik lahan terdampak yang bertahan dan tak mau direlokasi. Akibatnya, pemerintah untuk sementara menghentikan upaya pengosongan lahan untuk meredam konflik.

Ahmad berharap ada solusi saling menguntungkan antara pemilik lahan dan pemerintah. “Kuncinya ada pada komunikasi,” ujarnya.

Dalam upaya membangun dialog ini, Ahmad berharap tak ada yang mencoba mengambil keuntungan, baik dari aparat maupun dari masyarakat. 

Ahmad yakin, bila warga yang belum mau direlokasi diberi pemahaman dan diajak dialog, akan ada solusi menguntungkan. “Tinggal bagaimana dampak itu bisa diterima dengan cara win win solution,” katanya.

Terjadi kekerasan
Upaya membebasan lahan bandara sempat buntu karena ada tindak kekerasan terhadap warga yang tak mau melepas lahannya. Sebanyak 12 aktivis sempat ditangkap pada Selasa, 5 Desember 2017. Meski, akhirnya mereka dibebaskan malam harinya.

Juru bicara Aliansi Aktivis Tolak Bandara, Fandi Atmajaya, mengecam tindakan represif aparat TNI dan polisi dalam upaya mengosongkan lahan untuk bandara. Ia mengatakan, keterlibatan aparat yang diajak PT Angkasa Pura I sebagai operator, tak sepantasnya disertai tindak kekerasan. 

“Rasanya tidak pantas aparat bertindak represif. Bahkan di sana tak dilakukan musyawarah lebih dulu,” kata dia. 

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta PT Angkasa Pura I sebagai operator bandara hati-hati dalam menghadapi masyarakat. Ia meminta ada pendekatan persuasif ke masing-masing warga penolak. 

“Pembangunan bandara untuk kemaslahatan umat. Kita akan hati-hati menghadapi masyarakat. (Kita) rembukan satu-satu. Ketok pintu menyampaikan maksud baik pemerintah dengan cara lembut, pasti mereka mau,” kata Budi.(Dirawantara)

loading...