PB, JAKARTA – Entah apa urgensinya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang harus membebberkan kepada wartawan, alasan pemerintah memberikan surat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT. Freeport, dan bukannya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rini Soemarno.

Bahkan “tugas baru” Sri Mulyani ini dikritik oleh Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli yang harus merasa kebingungan untuk mencari tahu penyebabnya. Bahkan Rizal Ramli mempertanyakan, apakah Sri Mulyani sudah menjadi “juru bicara wanita” untuk PT. Freeport.

Kok jadi spoke woman Freeport ? Itu kan tugasnya Mentri ESDM ?” tulis Rizal Ramli melalui akun sosial media miliknya, usai membaca berita yang dimuat di salah satu media online, terkait dengan pernyataan Sri Mulyani soal IUPK sementara PT. Freeport.

Sebelumnya pada tanggal 2 Januari 2018, Sri Mulyani kepada wartawan mengatakan jika alasan pemerintah untuk memberikan IUPK sementara kepada PT. Freeport, agar tetap dan mau melakukan investasi dan berusaha untuk tetap berada di Indonesia.

PT. Freeport sepertinya “memeprmainkan” pemerintah Indonesia dengan cara mengulur waktu terkait dengan 4 permintaan pemerintah kepada perusahaan asal Amerika, soal, Divestasi saham, pembangunan smelter, kepastian investasi, penerimaan negara perpajakan dan perpanjangan operasi.

Karena sebelumnya perpanjangan IUPK kepada PT. Freeport sudah diberikan pada tahun lalu hingga Desember 2017, dimana isi perpanjangan tersebut, termasuk soal poin kepemilikan saham sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia. Bahkan Sri Mulyani sendiri sempat membuat heboh dengan pernyataan jika pemerintah telah berhasil menekan PT. Freeport untuk memberikan kepemilikan 51 persen saham kepada pemerintah.

Namun hal itu ternyata dibantah oleh PT. Freeport, dengan mengatakan jika 51 persen saham tersebut ternyata tidak ada dalam perjanjian yang dibicarakan. antara pemerintah dengan PT. Freeport. hingga akhirnya pemerintah Indonesia kembali mengalah dengan memberikan perpanjangan IUPK sementara hingga Juni 2018 nanti.

Sementara itu pembicaraan terkait dengan 4 poin pemerintah, sampai saat ini menurut Sri Mulyani masih dalam tahap pembicaraan dikedua belah pihak, namun kepastian batas waktu dari PT. Freeport kepada pemerintah, belum juga jelas, hingga Sri Mulyani tidak bisa memberikan kepastian kapan terwujud.

(jall)

loading...