PB, JAKARTA – Sebagai salah satu pendukung dan relawan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anis-Sandi, Fahira Idris merasa bangga dengan capaian yang dilakukan oleh kedua pemimpin DKI Jakarta selama 100 hari terakhir menjabat.

Berbagai janji selama kampanye pelan namun pasti sudah mulai tampak terealisasi, bahkan capaian Anis-Sandi cukup membuat para pendukung lawan politik pada pilkada lalu yang merasa pesimis akan bisa terlaksana, akhirnya “gigit jari”.

Hal ini diungkapkan oleh Fahira Idris, ketika melakukan kunjungannya sebagai Ketua Komisi III DPD RI yang membidangi persoalan kesehatan, anak anak dan wanita, di Manado Sulawesi Utara.

“Bahkan program DP Rumah Nol Rupiah yang  selalu dilecehkan oleh kaum pesimis ini, berhasil di-groundbreaking. Mereka semakin ‘frustasi’ saat 21 Pengembang besar mendukung program ini dan segera membangun hunian DP Nol Rupiah. Mungkin mereka belum terbiasa menyaksikan pemimpin yang begitu cepat merealisasikan janji-janjinya,” sindir Senator Jakarta Fahira Idris.

Fahira semakin terkesan dengan kinerja Anis-Sandi yang harus berupaya untuk bisa menyesuaikan kebijakan dan kinerja mereka ketika mulai menjabat dengan APBD yang sudah terlanjur disetujui dan bahkan dikunci oleh gubernur dan penggantinya.

“Kenapa saya sebut 100 hari ini mengesankan. Karena sebenarnya Anies-Sandi baru bisa leluasa bekerja menunaikan program-program mereka di Januari 2018 saat APBD sudah mengakomodir visi misi mereka. Dua bulan pertama, APBD sama sekali tidak mengakomodir program-program Anies Sandi karena disusun oleh gubernur terdahulu. Namun mereka tetap bisa bekerja optimal,” ucapnya bangga.

Bahkan kebijakan Anis-Sandi yang menjadikan warga Jakarta sebagai subyek dan bukan lagi obyek, seperti yang sebelumnya dilakukan pemimpin DKI seebelumnya, membuat Fahira optimis jika kedepannya warga Kota Jakarta akan semakin menjadi baik.

“Hakekat pembangunan di mana warga sebagai subyek sudah dikembalikan di kota ini. Lihat saja program Community Action Plan atau program peningkatan kualitas kawasan permukiman kampung-kampung di Jakarta di mana warga diberi peran utama membangun kampung tempat mereka tinggal,” ujarnya.

Oleh pemimpin terdahulu, lanjut Fahira, warga kampung masih dianggap dan distigmakan sebagai masalah pembangunan sehingga  kebijakan yang terkait kehidupan mereka semuanya top down. Tidak heran warga harus berjuang sendiri mempertahankan kehidupan dan kampungnya bahkan hingga melakukan perlawanan hukum kepada pemimpin daerah yang seharusnya menyokong mereka.

“Era top down itu sekarang sudah berakhir. Sekarang warga dijadikan bagian utama dan solusi pembangunan kota. Itu perubahan fundamental yang saat lihat saat turun ke warga,” tukas Fahira.

Fahira berharap jika 100 hari kerja berikutnya akan semakin banyak kebijakan dan kinerja yang benar benar bisa menjadikan Jakarta dan warganya merasakan kenyamanan dalam melakukan aktifitas dalama keseharian mereka.

(jall)

loading...