PB, JAKARTA – Sepertinya harapan mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Muhammad Iriawan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Operasional Kapolri, untuk menjadi Pejabat pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat, pupus.

Hal ini dikatakan oleh Pakar Tata Negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan jika aturan melarang jika seorang perwira polisi yang masih aktif untuk tidak  menjabat tugas diluar dari kepentingan kepolisian.

“Sebenarnya UU Kepolisian tidak memungkinkan hal itu (menjadi plt. gubernur), UU menyebutkan jika perwira polisi tidak boleh menjabat diluar tugas tugas kepolisian,” ujarnya.

Menurut Yusril, saat ini, perwira kepolisian di BNN atau BIN masih dianggap masih dalam tugas tugas kepolisian, beda dengan tugas menjadi pelaksana tugas gubernur seperti yang diusulkan oleh Mendagri, Tjhajo Kumolo.

Karena menurutnya, jika hanya karena alasan sebagai langkah langkah pengamanan, tugas tersebut di kewenangan Kapolda bukan gubernur. Bahkan Yusril menganggap wajar jika masyarakat mencurigai langkah yang diambil untuk menempatkan kedua perwira tinggi Polri untuk menjabat sebagai Plt. Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara, sebagai kepentingan politik.

Kepentingan politik yang dimaksud oleh Yusril jika kedua perwira tersebut dipaksakan untuk menjadi plt. Gubernur maka sudah tentu akan lebih condong kepada salah satu pasangan calon gubernur yang akan bertarung.

“Itu tidak sehat dalam demokrasi kita,” ujar Yusril mengingatkan pemerintah agar lebih bijaksana lagi dengan mencoba untuk mengusulkan.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan akan menyelesaikan tugasnya pada tanggal 13 Juni 2018 dan direncanakan akan digantikan oleh Irjen Polisi Muhammad Iriawan, sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry akan menyudahi tugasnya pada tanggal 17 Juni 2018 dan direncanakan akan digantikan oleh Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjenpol Martuani Sormin.

(jall)

loading...