PB, JAKARTA – Walaupun telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal penghinaan presiden, melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap membuat ketidakpastian hukum, namun tidak bagi anggota DPR RI.

Pihak DPR RI tidak merasa puas, kali ini pasal tersebut kembali digodok dalam Revisi UU KUHP, dan diperluas, bahkan salah satu poinnya adalah UU tentang penghinaan presiden di social media, melalui pasal 264 KUHP.

Sementara itu Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku belum mengetahui jika pasal penghinaan presiden sedang kembali di godok oleh DPR RI, bahkan terbetik kabar jika bukan hanya satu pasal. “ Saya belum baca,” ujar Bambang, sambil menambahkan jika hal tersebut masih dalam batas kewajaran, dikarenakan kemungkinan adanya perluasan perluasan.

Sementara itu dalam pasal 263 draf KUHP dari hasil rapat pemerintah dan DPR RI tanggal 10 Januari 2018 lalu, disepakati jika seseorang yang menyebarluaskan penghinaan presiden, dan wakil presiden dapat dipidana penjara selama 5 lima tahun.

Namun ditambahkan jika diperuntukkan untuk kepentingan umum, demi kebenaran dan pembelaan diri maka, hal tersebut disebut sebagai hal upaya untuk kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

(jall)

loading...