PB, JAKARTA – Dua hari lalu dalam pertemuan raqpat terbatas, di Istana Negara, Presiden Joko widodo memberikan pengantar. Jokowi menegur kinerja pihak Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Dirjen Imigrasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan sweeping terhadap para Tenaga Kerja Asing yang dianggap tidak memiliki kelengkapan surat surat sebagai TKA di Indonesia.

Jokowi tidak suka ketika mendapatkan laporan terkait sweeping yang dilakukan. Ketidaksukaan Jokowi atas tindakan sweeping yang dilakukan dengan alasan jika kedua lembaga tersebut justru berjalan sendiri sendiri ketika melakukan sweeping, karena menurutnya, kedua lembaga tersebut seharusnya bekerjasama secara terpadu.

Jokowi bahkan meminta kepada lembaga terkait, untuk tidak menyusahkan TKA yang bekerja di Indonesia, bahkan jika perlu diberikan fasilitas yang tidak berbelit belit, karena menurutnya kedatangn TKA bersamaan dengan investor yang masuk. Bahkan Jokowi memerintahkan agar pengurusan terkait dengan TKA agar dilakukan dengan cepat dan juga secara online.

 

Namun permintaan Jokowi tersebut, dianggap lebih membela TKA dibandingkan kebutuhan pekerjaan bagi warga Indonesia, mengingat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5 persen sejak tahun 2015 lalu hingga kini, dan tentu saja berimbas pada jumlah serapan tenaga kerja, hanya berkisar pada angka 250 ribu.

Pungky Sumadi selaku Kepala Deputi kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perancaan Pembangunan Nasional (Bappenas), beberapa waktu lalu mengatakan jika elastisitas serapan tenaga kerja persatu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berubah sama sekali sejak tahun 2015. Karena serapan tenaga kerja hanya berkisar pada angka 250 ribu, yang dianggapnya jauh ketika 10 tahun lalu, dimana serapan tenaga kerja bisa mencapai hingga 500 ribu. Menurutnya perubahan struktur ekonomi dan keluwesan pasar kerja akan membuat angka jumlah serapan 250 ribu bisa berubah lebih baik.

Berbeda dengan Pungky, mantan Anggota DPR RI Komisi III Djoko Edhi Abdurahman, menilai jika  Jokowi lebih mendukung keberadaan tenaga kerja secara membabi buta, walaupun masuk tanpa memiliki dokumen lengkap tenaga kerja, namun justru diberikan kemudahan untuk mengurus adalah langkah yang dianggap sangat salah.

” Presiden Jokowi seperti orang yang telat mikir, bahkan tidak paham hitungan soal serapan labour dalam tiap persen pertumbuhan. Karena itu bukan karang mengarang,” ujar Djoko Edhi kepada media ini.

Walaupun sempat lupa angka pastinya, namun menurutnya jika di cek, berapa jumlah serapan pertumbuhan tenaga kerja tiap satu persen pertumbuhan ekonomi. ” Maka angka 5 persen itu sudah cukup untuk menyerap pertumbuhan tenaga kerja kita.” ujarnya, sambil menambahkan jika normalnya ada pada angka 10 persen pertumbuhan.

“Kita sudah kekurangan pertumbuhan ekonomi yang hanya berkutat pada angka 5 persen untuk tenaga kerja bangsa Indonesia, ini Presiden Jokowi malah membuat beban dengan lebih menyukai impor TKA.”ujar Djoko Edhi yang menyesalkan tindakan Presiden Jokowi yang justru menyalahkan timnya bekerja untuk menertibkan aturan soal TKA di Indonesia.

(jall/sumber)

 

loading...