PB, JAKARTA – Banyak kisah minus tentang pengadilan terhadap kasus kasus yang sedang menjalani persidangan. Seperti yang sedang ramai dibincangkan di media massa, jika panitera Pengadilan Jakarta Utara, terpaksa harus menghadapi laporan salah satu Warga Negara Asing (WNA) asal Perancis yang melaporkan ke Ombudsman karena merasa sudah diperas  oleh panitera kasusnya.

Walaupun tidak mengalami hal serupa, berupa mpemerasan, namun hal tersebut juga dirasakan oleh salah satu penggugat Logo Apkomindo (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, terhadap salah satu mantan pendiri dan juga mantan ketua umum Apkomindo, Sonny Franslay yang mengklaim logo Apkomindo yang sudah dipakai sejak tahun 1991 sebagai milik pribadi.

Hoky merasa heran dengan keputusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Marulak Purba SH MH, yang menyidangkan kasusnya, yang memutuskan tidak menerima gugatan dari pihak Hoky dan juga tidak menerima hasil kesimpulan dari tergugat yang diwakili pengacaranya dari Otto Hasibuan and Associates.

“Karena jika memang tidak menerima gugatan dari kami, sebaiknya pada putusan sela sudah diputuskan, jangan menunggu hingga akhir sidang,” ujar Hoky yang merasa kecewa dengan putusan Hakim yang dianggapnya banyak mengindahkan bukti dan saksi saksi yang datang dan menyampaikan kebenaran dari anggota anggota DPD yang merasa resah dengan kondisi yang terjadi terkait dengan penggunaan logo Apkomindo yang diharuskan meminta ijin dari Sonny Franslay.

Menurut Hoky setidaknya hakim memutuskan lebih bijaksana dan arif, mengingat logo apkomindo yang diklaim sepihak dan sebagai milik pribadi, dipakai untuk kepentingan bersama dan bukan pribadi, apalagi yang bersifat bisnis. Karena Apkomindo lebih mengarah kepada kegiatan sosial semata.

“Jika hakim ingin logo tetap sebagai milik Sonny silahkan, tapi hakim harus memutuskan jika logo tersebut, bisa dipakai oleh Apkomindo pusat dan daerah yang tergabung dalam beberapa DPD,” ujarnya usai mendengarkan keputusan hakim, Rabu (14/3/19).

Yang paling mengherankan jika fakta sidang yang tertuang dari hasil pemeriksaan saksi, dimana kubu Frans yang mengklaim sebagai Apkomindo Pusat yang sah, namun ketika ditanyakan keberadaan anggotanya di daerah, saksi yang juga selaku Ketua DPD Apkomindo DKI Jakarta yang kemudian diklaim sebagai Ketua Umum Apkomindo pusat, Rudi Mulyadi mengatakan tidak punya.

Rudi sendiri ketika ditanyakan usai sidang, mengatakan jika dirinya masih belum bisa memberikan komentar terkait dengan keputusan hakim yang juga tidak memberikan keputusan final, namun justru semakin berlarut. Bahkan Rudi tidak bermaksud untuk melakukan gugatan, dikarenakan dirinya sedang menghadapi kasus lainnya, juga terkait dengan Apkomindo.

“Saya sedang fokus menghadapi laporan dari pak Hoky dan rekannya di Polda Yogyakarta, soal Apkomindo juga,” ujarnya kepada wartawan yang mewawancarainya di Gedung Pengadilan Jakarta Pusat.

“Sikap Hakim yang hanya terkesan cuci tangan ini, justru membuat persoalan ini akan semakin berlarut larut, sementara beberapa DPD sudah berkeinginan untuk melakukan kegiatan sosial, namun terkendala dengan persoalan penggunaan logo,” ujar Hoky geram.

Mantan Pengacara Hoky, Hotman Pasaribu, mengatakan jika keputusan hakim sifatnya imbang, dan hakim sepertinya memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk kembali melakukan gugatan baru, terutama dengan keberadaan DPP Apkomindo yang resmi, apakah di bawah kepemimpinan Hoky atau Sonny Franslay yang “menggunakan” Rudi Mulyadi sebagai Ketum Apkomindo “perjuangan”.

Apkomindo dibawah kepemimpinan Hoky, adalah Apkomindo yang selama ini diakui oleh Menkumham, yang ditandai dengan SK Nomor : AHU-0000478AH.01.08.Tahun 2017 untuk Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO.

Sementara pihak Sonny Franslay yang juga mengklaim sebagai Apkomindo pusat ternyata hanya memiliki kekuatan hukum sebagai DPD Apkomindo DKI Jakarta, yang disahkan melalui SK dari MenkumHAM RI, Nomor : AHU-0000058.AH.01.08.Tahun 2017 untuk Perkumpulan Pengusaha Komputer Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disingkat APKOMINDO DKI Jakarta.

“Jika kemudian hakim memutuskan dan juga membenarkan keberadaan Apkomindo DKI Jakarta sebagai Apkomindo Pusat, maka apa bedanya jika kemudian DPD DPD lainnya juga mengklaim sebagai Apkomindo Pusat ?” tanya Hoky heran dengan sikap hakim yang justru akan membuat perseteruan dua kubu ini semakin meruncing.

Walaupun harus menahan kekecewaan, namun Hoky tetap berbesar hati. Hoky berencana akan menempuh tingkat berikutnya untuk menggugat keputusan hakim yang dianggapnya justru tidak menyelesaikan masalah, namun memperpanjang masalah.

(jall)

 

loading...