PB, Yogyakarta – Sejatinya dalam sebuah proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun pelayanan jasa, yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta bisa memberikan kontribusi yang bernilai dan juga menguntungkan bagi warga sekitar, pembangunan.

Namun yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo justru berbanding terbalik, ketika pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport yang dilakukan oleh pihak PT. Angkasa Pura I (AP I) justru menjadi persoalan bagi beberapa warga masyarakat sekitar lokasi pembangunan, mereka belum bisa menerima terkait dengan persoalan pembangunan bandara yang dianggap justru mematikan penghidupan mereka selama ini menjadi petani, karena mereka merasa tidak mendapatkan solusi yang baik dari pihak PT. AP I untuk mereka sebagai petani.

Kondisi ini menyebakan salah satu Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Puyono menyayangkan kondisi yang terjadi antara pihak PT. AP dengan warga setempat, yang menurutnya karena persoalan sosialisasi yang tidak dilakukan secara baik oleh pihak PT. AP I kepada warga yang masih menolak. Bahkan Arief mendapatkan kesimpulan jika keberadaan bandara yang dibangun saat ini, justru membuat warga sepertinya semakin merasakan kesulitan ekonomi.

“Ini bukannya mensejahterakan, malah menghancurkan kehidupan ekonomi warga,” ujar Arief yang mendapatkan kenyataan langsung, jika roda perekonomian warga semakin sulit sejak dimulainya pembangunan bandara tersebut.

Arief meminta agar pihak PT. Angkasa Pura I menghentikan sementara proyek mereka hingga seluruh kewajiban mereka dituntaskan kepada warga setempat. Arief bahkan meminta kepada pihak DPR RI agar segera memanggil pihak PT. Angkasa Pura untuk menjelaskan secara rinci terkait dengan persoalan yang muncul secara bertubi tubi.

Selain masalah pembayaran pengganti lahan tanah yang layak, karena solusi yang mereka harus hadapi ketika lahan sudah dipakai untuk bandara, maka mereka harus bisa memulai kembali sebagai petani, dan satu satunya harapan saat ini hanyalah persoalan ganti rugi lahan yang layak dan pantas buat mereka, agar bisa kembali memutar roda perekonomian mereka.

Belum lagi selesai urusan dengan pihak pengembang bersama dengan PT. AP I kini warga harus berhadapan dengan pihak PLN yang seharusnya berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat soal ketersediaan listrik bagi mereka.

Arief mendapatkan laporan jika keluarga keluarga yang masih melakukan penolakan terhadap pembangunan bandara, kini harus menerima kenyataan rumah mereka sudah tidak lagi mendapatkan pasokan dan aliran listrik kerumah mereka. Alasan yang diketemukan oleh Arief, jika rumah rumah yang aliran listriknya diputus hanya karena menjadi bagian dari kelompok yang masih menentang pembangunan dikarenakan persoalan hak warga yang belum menemukan solusi dan titik temu kedua bealh pihak.

Arief bahkan langsung menuding jika kekisruhan yang terjadi, diakibatkan adanya mafia mafia pembebasan lahan yang justru semakin membuat warga semakin merasa tertindas. Dan yang membuat Arief tidak habis pikir ketika justru PLN tanpa alasan langsung memutus aliran listrik.

Dan Arief berkesimpulan jika saat ini PLN sepertinya ingin menegaskan, jika PLN adalah bagian dari “komplotan” mafia pembebasan lahan. Dikarenakan PLN tanpa alasan yang jelas, lalu dengan seenaknya melakukan pemutusan secara sepihak aliran listrik ke rumah warga yang menolak.

“PLN malah menjadi kaki tangan para mafia pembebasan lahan yang sudah mempermainkan warga, PLN itu bukan untuk menjadi alat intimidasi rakyat,” ujarnya dengan marah karena mendapatkan kenyataan jika perusahaan milik negara justru ikut menjadi kaki tangan dari kejahatan.

Persoalan listrik belum usai, kini muncul lagi persoalan akses jalan yang biasanya menjadi tumpuan harapan warga untuk berbisnis kecil kecilan di wilayah mereka selama ini. Jalan Daendels yang ditutup paksa oleh pihak pengembang bandara akhirnya mematikan beberapa usaha mereka yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga, seperti warung makan, konter pulsa, tambal ban, dan usaha kecil lainnya. Karena Jalan Daendels adalah merupakan jalan utama bagi warga sekitar.

Warga hanya bisa pasrah, karenanya mereka mencoba untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak terkait dengan kondisi mereka saat ini. Arief meminta agar perwakilan mereka dari Fraksi Gerindra di DPR RI, bisa memanggil pihak PT.Angkasa Pura I agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk didalamnya PLN yang menjadi kaki tangan para mafia pembebasan lahan.

(jall/sumber)

loading...