PB, JAKARTA – Sikap berlebihan dari oknum aparat kepolisian terkait dengan hestek #2019GantiPresiden yang mulai banyak bertebaran, baik melalui baju kaos, spanduk, poster dan juga beberapa pernak pernik, seperti topi, mug bahkan ada juga yang berencana untuk meencetaknya pada sebuah syal atau gelang tangan, mendapatkan reaksi dari para pengacara.

Bahkan salah satu pengacara yang dikenal sangat solid dalam ikut membela kemaslahatan ummat, Ach Supiyadi, melalui akunnya, @Adv_Supiyadi memberitahukan kepada masyarakat, jika dirinya siap memberikan bantuan hukum apabila ada pihak pihak yang mencoba untuk mengkriminalisasi terkait dengan penggunaan tulisan #2019GantiPresiden, baik pada poster maupun di baju kaos yang dipakai.

Perusahaan maupun home industri yg produksi kaos, mug dll yg bertagar 2019 ganti Presiden jika memang ada tekanan atau intimidasi dari oknum aparat, maka sy siap sepenuhnya untuk memberikan advokasi dg benar dan secara tegas melawan oknum tersebut sesuai dg aturan hukum yang ada.” tulis @Adv_Supiyadi

Hal ini terjadi akibat dari beberapa pemilik konveksi yang membuat baju kaos dengan tagar #2019GantiPresiden di beberapa kota, mengakui jika mereka merasa terusik dikarenakan beberapa anggota aparat kepolisian datang dan mulai memeriksa dengan beberapa pertanyaan terkait dengan baju kaos yang diproduksi. Bahkan ada juga sebagian masyarakat yang ikut mencoba mengintimidasi para pemilik usaha dengan cara mendatangi mereka.

Bantuan hukum yang ditawarkan oleh Ach Supiyadi terkait dengan persoalan baju kaos #2019GantiPresiden, ternyata tidak ditarik sepersenpun biaya alias gratis. Karena Supiyadi meyakini jika perjuangan demi agama dan negara maka persoalan bayaran tidak menjadi keharusan. Namun berbeda jika perkara tersebut bersifat komersial.

“Tentu kami juga akan memperhitungkan fee dan honor kami sebagai advokat atau pengacara.” ujarnya tegas.

Bahkan Supiyadi memberikan semangat kepada para pemilik konveksi dan home industry lainnya yang masih ingin membuat tulisan #2019GantiPresiden pada barang yang ingin mereka tampilkan.

Ga perlu takut dengan kepolisian yang melarang kaos bertagar 2019 Ganti Presiden, tidak aturan hukum yang di langgar, bahkan saya sangat yakin bila ditanyakan pd polisi yg melarangnya aturan yang mana yang dilanggar pasti ga bakalan bisa jawab.” tulisnya. Bahkan Supiyadi sempat merasa heran dengan sikap anggota kepolisian di beberapa daerah yang melarang pembuatan dan produksi tulisan #2019GantiPresiden. Karena menurutnya dari beberapa berita yang sempat dirinya baca, jika Kapolri sendiri tidak mempermasalahkan.

“Petinggi polri saja mengatakan tidak melarang dengan Tagar 2019 Ganti Presiden, lah ini malah oknum oknumnya yang dibawah kok mau melarang, kan ga singkron namanya.” tulisnya merasa heran dengan sikap anggota kepolisian yang melarang.

Menurut Supiyadi, pasal yang dilanggar tidak ada, sementara tagar tersebut bukanlah kampanye, karena menurutnya, tulisan yang ada hanya 2019 Ganti Presiden, ” karena jelas hanya nyebut (tulis) 2019, tidak sebut nama orang, jadi itu bukan kampanye, jadi intinya polisi (oknum) jangan buat resah masyarakat.”

Menurut Supiyadi, jika memang pihak kepolisian mempermasalahkan, karena dianggap melanggar aturan. Dirinya siap ditangkap, “Karena saya tidak akan ragu sedikitpun untuk mengatakan dengan lantang,  tulisnya karena dirinya menganggap jika Bawaslu dan KPU memiliki pendapat yang sama dengan dirinya, jika munculnya tulisan #2019GantiPresiden pada baju dan spanduk ataupun media lainnya tidak melanggar aturan.

Selain Ach Supiyadi, juga ada Fastabiqul_Khoirat yang memposting tulisan untuk menenangkan kepada siapa saja yang mendapatkan tekanan ataupun intimidasi baik secara psikis melalui nada maupun secara fisik, terkait dengan 2019 ganti presiden yang sedang memasang, mencetak ataupun menggunakan tagar tersebut, agar segera menghubungi posko pengaduan melalui sebuah nomor handphone 082367224141.

Bahkan beredar sebuah tulisan yang mengingatkan kepada siapa saja yang mendapatkan atau menemukan kejadian tersebut, agar menanyakan surat tugas mereka jika dari pihak aparat hukum, dan juga memfoto untuk sebagai bukti kebenaran. Dan perlu untuk menanyakan dasar hukum apa yang dipakai untuk melakukan pelarangan penyebaran tulisan 2019 Ganti Presiden. Karena sudah tentu tidak bertentangan dengan hukum manapun. Dan yang terpenting harus menjadikan kejadian tersebut dalam bentuk sebuah video, agar menjadi bukti jika memang kemudian terjadi penganiayaan ataupun intimidasi baik secara lisan maupun fisik.

(jall)

 

loading...