PB Pematang Siantar : Pengadaan stand untuk HUT Kota Pematangsiantar yang dimulai pada Senin (23/04/2018) hingga puncak acara Ternyata menyalahi penataan ruang yang tercantum dalam undang-undang dimana dalam hal realisasinya juga terindikasi dijadikan ajang korporasi bisnis Korupsi berjamaah .

Seperti yang tercantum Dalam pasal 69 setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang di tetap sebagaimana pasal 61 huruf h yang mengakibatkan Perubahan Fungsi ruang,di pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta, Ayat 2 jika tindak sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat 1 mengakibatkan kerugian terhadap harta benda dan kerusakan barang Pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Milyar.

Belum lagi Dalam hal harga stand yang kabarnya sangat fantastis mencapai angka nominal 8 jutaan Rupiah yang mengasumsikan adanya indikasi Korporasi Kepentingan demi keuntungan beberapa Pihak Tertentu.

Dalam hal ini seharusnya Polres Pematangsiantar tidak “tutup mata” dan dapat membongkar stand-stand yang didirikan dalam HUT Kota Pematangsiantar dalam Penegakan Supremasi Hukum mengacu Kepada UU terkait.

Karena Polres Pematangsiantar punya landasan untuk bertindak tegas terhadap pelanggar Undang-undang yang ada di Republik Indonesia sebagai Negara Hukum (TT/red)

loading...