PB JAKARTA – Ombudsman RI (ORI) memaparkan hasil temuan terkait tenaga kerja asing (TKA) yang mayoritas warga negara China masuk ke berbagai wilayah di Indonesia secara ilegal. TKA tersebut pada akhirnya bekerja di berbagai wilayah di tanah air, bahkan memperoleh upah (gaji) lebih besar dari para pekerja lokal.
Hasil temuan dan investigasi di lapangan oleh ORI yakni, TKA ilegal asal China tersebut terkonsentrasi di sepuluh daerah, di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur.
“Selanjutnya, ada di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua Barat. Ini 10 wilayah dengan konsentrasi tenaga kerja asing paling banyak,” kata Anggota Ombudman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja dan Kepegawaian, Laode Ida di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Laode memaparkan bahwa hasil investigasi lembaganya menemukan sebanyak 90 persen dari para TKA yang bekerja di perusahaan perusahaan asing itu merupakan pekerja kasar yang bekerja di pabrik smelter. Mayoritas para TKA itu asal China yang melanggar perundang-undangan.
‎”Tenaga kerja asing yang dibolehkan itu level supervisor atau manajer. Tapi ini 90 persennya malah bertopi kuning (pekerja kasar),” jelasnya.
Selain itu, pihaknya menemukan bahwa para TKA dibayar tiga kali lebih besar daripada pekerja kasar lokal.
“Informasi dilapangan tenaga lokal hanya digaji 1/3 dari gaji TKA. Ini bentuk diskriminasi,” sambung dia.
Ia menambahkan, harus ada transparansi dalam membayar upah TKA melalui bank nasional. Sebab, derasnya arus TKA di Indonesia menyebabkan kerugian negara. Hal itu disebabkan upah para pekerja asing langsung dibayarkan ke negara asal.
“Pembayaran gaji mereka, langsung dibayarkan ke negara asal oleh perusahaan perekrut,” pungkasnya. (Beby‎ Hendry)
loading...