PB – Jakarta– PSI (Partai Solidaritas Indonesia) diduga mencuri start kampanye dengan mengiklankan diri mereka di Koran Jawa Pos, pada (23/4) lalu, Kini bermasalah secara hukum setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaporkan PSI ke Bareskrim Mabes Polri dan Polisi memastikan mengusut tuntas atas Laporan Bawaslu tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Pihaknya memastikan akan mengusut Partai yang digawangi Grace Natalie itu. Menurut Komjen Ari Dono, kasus itu masih dalam tahap penyelidikan.

“Pasti, penyelidikan,” kata Ari di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Seperti dikutip Liputan6.com, Jumat (18/5).

Jendral bintang tiga ini optimis bahwa pihaknya bersama Setra Gakkumdu dapat menyelesaikan laporan Bawaslu tak lebih dari batas waktu yang ditentukan, yakni 14 hari.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan batas waktu penyidikan 14 hari setelah pelanggaran ditemukan, sementara penuntutan 5 hari.

“Insya Allah ya,” ucap Ari.

Sebelumnya, Bawaslu melaporkan dua pengurus PSI ke Bareskrim Polri. Hal ini merupakan tindak lanjut temuan Bawaslu dan pembahasan di sentra gakkumdu (penegakkan hukum terpadu) terkait dugaan kampanye di luar jadwal.

“Dari temuan ini, kami sebutkan ada dua terlapor yang diduga, yakni Sekjen Raja Juli Antoni dan Chandra Wiguna selaku wakil sekjen,” ujar Ketua Bawaslu Abhan, dalam konferensi pers, di Gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 17 Mei 2018.

Munculnya dugaan iklan tersebut disebabkan partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu muncul di beberapa media cetak nasional dan daerah pada 23 April 2018. Iklan tersebut menampilkan identitas partai seperti lambang partai dan nomor urut peserta pemilu.

Selain itu, ditampilkan juga di dalamnya foto Jokowi, serta hasil survei partai dengan judul ‘Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo’ yang berisi nama dan foto calon cawapres juga calon menteri periode 2019-2024.

Laporan Bawaslu ini diterima oleh Bareskrim Polri pada tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/646/V/2018/BARESKRIM dan diperoleh Surat Tanda Terima Laporan Nomor:STTL/569/V/2018/BARESKRIM Tertanggal 17 Mei 2018

Adapun isi Pasal 492 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kunrngan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).(red)

loading...