PB JAKARTA  – Banyak beredarnya produk makanan yang tidak jelas‎ atau belum tersertifikasi halal, membuat sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim kerap menjadi korban.
Berdasarkan data terbaru dari Indonesia Halal Watch (IHW), dari ribuan produk makanan yang beredar di tanah air, baru sekitar tiga persen saja yang telah tersetifikasi halal. Artinya sebanyak 97 persennya masih berstatus tidak jelas.
“Baru tiga persen yang sudah memiliki sertifikasi halal‎, sisanya masih berstatus tidak jelas alias abu-abu,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Dr Ikhsan Abdullah dalam diskusi  bertajuk “Nikmatnya Bulan Suci Ramadhan dengan Produk Halal, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (22/5/2018) petang.
 
Ikhsan mengatakan, akibat terdapat ribuan produk yang beredar dan belum tersertifikasi halal tersebut, membuat masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim menjadi korban. Padahal menurutnya Undang- Undang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan semua produk yang beredar harus bersertifikasi halal.
 
“Jika tidak halal, harus jelas supaya masyarakat tidak menjadi korban, untuk mendapatkan sertifikasi halal pun butuh proses, setidaknya 2-3 bulan,” sambungnya.
 
 ‎Ikhsan menjelaskan bahwa untuk memperoleh sertifikasi halal, melalui prosedur sebagaimana mestinya, harus melewati proses panjang, mulai dari tahapan pendaftaran, pemeriksaan hingga proses akhir yakni pemasangan label.
 
Dikatakannya, agar masyarakat mendapatkan jaminan halal dari produk yang dikonsumsinya, IHW telah menyampaikan enam rekomendasi hasil seminar nasional yang diselenggarakan pada Senin 16 April 2018 kepada Wapres Jusuf Kalla.
 
Adapun keenam rekomendasi tersebut, yakni, pertama, terkait mandatory sertifikasi halal. Terkait mandatory halal sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali batas pelaksanaan UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan road map yang jelas mengenai pelaksanaan UU JPH, peningkatan sosialisasi dan edukasi ke pelaku usaha serta UMKM.
 
Kedua, segera diterbitkannya Peraturan Pelaksana Jaminan Produk Halal agar UU JPH segera dapat dijalankan. Dengan demikian ada kejelasan peran aktif dari BPJPH dan bagaimana skema proses sertifikasi halal. 
 
Ketiga, memberikan tahapan pelaksanaan berupa panduan yang praktis tahapan-tahapan sertifikasi halal. Para pelaku usaha sepakat agar pemerintah menjalankan Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH. Di mana pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikasi halal dilakukan sesuai dengan tata cara sertifikasi halal oleh MUI melalui LPPOM-MUI. “Ini karena BPJPH sampai saat ini belum siap,” ujarnya. 
 
Keempat, diperlukan ketentuan yang jelas peralihan penggunaan logo halal MUI ke logo halal BPJPH sehingga tidak ada masa tumpang tindih antara logo tersebut. Jika terjadi perubahan logo halal, maka diberikan tahapan untuk produk yang sudah beredar dan bersertifikasi, sehingga tidak merugikan dunia usaha.
 
Kelima, memberikan tahapan pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku industri. “Terutama untuk produk obat vaksin, produk biologi maupun suplemen, mengingat begitu kompleksnya proses pembuatan obat dan farmasi,” jelas Ikhsan.
 
Keenam, BPJPH bersinergi dengan LPPOM MUI, dengan menerapkan sertifikasi online dengan mengacu kepada sistem yang telah digunakan LPPOM MUI sampai saat ini (CEROL). Ini agar dalam masa peralihan pelaku usaha tidak dirugikan‎. (Beby)
loading...