Pembawaberita.com (KUKAR-KALTIM) Terkait adanya pungutan Liar yang diwajibkan kepada Tenaga Guru pengajar berdalih untuk pengurusan NUPTK sebanyak 9 orang sebesar 15 juta rupiah oleh kepala sekolah SDN 009 desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Iriansyah SP.d disinyalir sudah menyimpang dari Peraturan dan tidak lagi sesuai dengan Kinerja KEPSEK Terkait selaku Abdi masyarakat sesuai fungsi dan tupoksi yang semestinya.

Adanya pungutan liar yang dibebankan kepada Guru SDN tersebut jelas jelas sudah mengangkangi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendiknas no 1 tahun 2018 dimana perubahan kebijakan sk dinas sebagai pengganti sk bupati hingga selayaknya harus diusut tuntas agar menjadi efect jera untuk mendukung maximalitas Kinerja pemerintah dalam memajukan kualitas SDM dan bukan malah terkesan mencoreng nama baik dunia pendidikan dibumi Borneo khususnya dan indonesia secara umum.

Pasalnya pengutipan ini dinilai tidak memiliki dasar legalitas yang sah menurut sumber yang juga merupakan oknum tenaga pengajar dan dibebankan nominal biaya dimaksud dengan dalih ” untuk diberikan kepada oknum yang mengurus NUPTK kesembilan Guru dijakarta ” seperti keterangan sumber kepada awak media ini ” kebenaran harus diungkap sesuai fakta sesungguhnya dan harus dipertanggung secara hukum agar tidak ada lagi pungutan liar seperti kejadian ini pada waktu yang akan datang ” ungkapnya, sabtu 26 mei 2018 siang ini.

Namun sangat disayangkan ketika reporter konfirmasi kepada pihak UPTD Dinas Pendidikan kecamatan muara muntai melalui via telefon kepada salah seorang oknum pengawas berinisial “M” cenderung menutupi masalah tersebut dengan alasan belum mendengar kabar dan ketika diminta kesediannya dikonfirmasi langsung untuk investigasi masalah ini pada hari senin, beliau berkata “saya sibuk ada bimtek hari senin ” Ketusnya!!

Sangat diharapkan kepada jajaran Pengawas Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten KUKAR untuk melakukan penelusuran investigasi Serta evaluasikinerja terhadap Ulah KEPSEK nakal seperti ini dan tidak menutup kemungkinan indikasi otentik lainnya termasuk pada realisasi dana BOS yang juga perlu dipertanyakan sebagai bentuk kinerja yang harus dipertanggung jawabkan berikut kinerja UPT dinas Pendidikan kecamatan muara muntai agar lebih paham akan tanggung jawab kinerja semestinya

(Tony/Red)

loading...