PB JAKARTA – Sikap Jokowi yang menolak aturan larangan mantap narapidana korupsi ‎menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai menodai komitmen pemberantasan korupsi di tanah air yang kian marak, serta mampu menggerus elektabilitasnya.

Seperti diketahui, KPU berencana mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU)‎ dengan memasukkan larangan eks koruptor menjadi caleg. Namun aturan tersebut menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak.

Jusuf Kalla setuju akan hal tersebut, pasalnya JK meyakini PKPU yang satu ini bakal efektif mencegah tindak pidana korupsi.

Di lain pihak Jokowi justru mengeluarkan pernyataan yang berlawanan. Dia mengatakan mantan napi korupsi alias mantan koruptor berhak untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

Selain Jokowi, langkah KPU ini juga ditentang oleh DPR dan Bawaslu dan pemerintah.

Menurut pengamat politik dan Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Harun, pernyataan Jokowi yang terkesan membolehkan tersebut, tidak konsisten dengan janjinya untuk memberantas korupsi.

Ubedilah mengatakan, sikap mantan Wali kota Solo ini ‎menunjukkan bahwa dia tidak berkomitmen memberantas korupsi.

“Aneh sikap Jokowi dalam kasus ini dia melawan rasionalitas publik,” kata Ubedilah di Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ubed menilai KPU ingin mencoba menangkap rasionalitas publik dengan melarang koruptor untuk menjadi caleg. Justru sikap Jokowi malah berlawanan dengan hal tersebut. Ubed mengaku menyayangkan sikap anak buah Megawati ini dan mempertanyakan komitmennya soal pemberantasan korupsi. (Hendry)

loading...