PB JAKARTA – Tiga perwakilan kampung yang merupakan masyarakat adat di kabupaten Mimika Papua melakukan audiensi dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Audiensi dilakukan terkait kontrak karya PT Freeport yang akan berlangsung pada tahun 2021. Sejak tahun 1967 hingga saat ini sudah ada dua kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI), namun masyarakat adat yang digunakan lahannya untuk pertambangan PT Freeport tidak pernah dilibatkan terkait kontrak karya selama ini, karenanya mereka telah menemui beberapa pejabat tinggi negara, antara lain Ketua DPR, Ketua MPR serta Presiden guna membahas permasalahan tersebut.

Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Wa/ Banti dan Arwanop (PHS Tsiwarop) membawa seluruh aspirasi masyarakat adat agar bisa dimasukkan dalam undang-undang IUPK dan masyarakat adat pemilik hak ulayat bisa dilibatkan dalam proses negosiasi kontrak karya PT FI ataupun undang-undang IUPK pada tahun 2021.

Saat audiensi dengan pejabat Kementerian ESDM para masyarakat adat Papua dari tiga kampung ini membawa‎ beberapa dokumen yang menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat tidak bisa diabaikan, karenanya,  masyarakat adat Papua meminta pergantian ataupun meminta pelibatan mereka dalam melakukan kontrak karya di tahun 2021 mendatang.

“Untuk (kontrak) selanjutnya harus duduk segitiga (Amerika, Indonesia dan masyarakat adat) dan diskusi tentang saya punya emas. kalau pemerintah Indonesia dan PT Freeport tidak melibatkan saya dalam negosiasi kontrak karya pada 2021, maka saya bersama-sama masyarakat adat Papua, saya akan tutup Freeport, tutup Freeport, tutuupp, tutuuup Freeport,” tegas salah seorang perwakilan masyarakat adat Papua yang diamini oleh rekan-rekan masyarakat adat Papua lainnya di ruangan Lobby Kementerian ESDM Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).

Usai melakukan audiensi di Kementerian ESDM, puluhan masyarakat adat Papua ini berencana melakukan audiensi dengan wakil rakyat di Senayan, guna meminta dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat di tiga kampung yang wilayahnya tersebut dijadikan tambang mineral oleh PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, pihak kementerian ESDM berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR berkaitan dengan soal mineral dan juga tambang-tambang yang akan habis masa kontraknya di tahun 2021 termasuk juga kontrak PT Freeport .(Hendry)

loading...