PB – Jakata – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (01/06). Mengatakan “Program ini harus dikejar dan diwujudkan.  Kita harus mampu membalikkan dari kondisi saat ini 96 persen konsumsi bawang putih dipenuhi dari impor dan pada 2021 menjadi swasembada bahkan ekspor. Bila luas tanam 2017 hanya 2 ribu hektare maka pada 2021 harus dikejar mencapai 80 ribu hektare,”

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman gencar menggalakkan program swasembada bawang putih pada 2021. Mengacu pada roadmap, untuk swasembada dibutuhkan produksi bawang putih 550 ribu ton dengan areal tanam 80 ribu hektare.

Untuk mencapai target swasembada telah dilakukan identifikasi potensi lahan sesuai agroekosistem seluas 600 ribu hektare, disediakan benih unggul, menggenjot luas tanam dan pengendalian importasi.  Setiap importir dikenakan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor. Pengembangan luas tanam diperoleh dari dukungan APBN, swadaya petani, investor maupun wajib tanam importir.

“Membangun pertanian tidak hanya menata aspek teknik nya saja, melainkan membenahi tata kelolanya, dan Sesuai arahan Bapak Presiden RI, kita membenahi secara komprehensif termasuk proses bisnisnya dan reformasi mental. Nilai tambah pada hilirisasi dan tata niaga harus diraih untuk kesejahteraan petani,” tegas Amran.

Amran mengungkapkan tata niaga bawang putih terus dibenahi, banyak ditemukan anomali dalam tata niaga. Ada beberapa pihak mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen dan petani.

Menurutnya, aroma busuk mafia sudah tercium sejak awal.  Hal ini terlihat dari tingginya marjin pelaku usaha.

“Harga di China Rp 5.600 per kilogram, harga bersih masuk Indonesia berkisar 8 hingga 10 ribu per kilogram, sedangkan harga di konsumen dipermainkan hingga pernah mencapai Rp 45 hingga 50 ribu per kilogram.  Ini kan setahun mereka bisa menangguk untung Rp 19 triliun.  Keuntungan ini sangat fantastik dinikmati segelintir orang dan menyengsarakan jutaan rakyat,” ungkapnya.

Indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan wajib tanam.  Ini terkonfirmasi dari laporan staf Kementan yang berada di lapangan, disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam.  Uang gratifikasi  dari importir yang disogok ke staf Kementan, langsung disetor dan dilaporkan ke KPK.

“Kita harus bersih-bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018, terus kami evaluasi, apabila terbukti melakukan kartel, tidak segan-segan mem-blacklist beserta group perusahaannya. Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya,” sebut Amran.

Amran menyebutkan, blacklist diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi, 500 hingga 1.000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya. “Kementan mendukung penuh upaya penegakan hukum. Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan.  Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum, kata Amran.

Bagi perusahaan importir nakal yang pemiliknya telah ditetapkan tersangka oleh Polri kemarin yaitu PT PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ, langsung diblacklist.  Perusahaan dan kroninya ditutup, tidak boleh berbisnis di sektor pangan.

“Bertepatan dengan hari Lahir Pancasila ini, saya serukan perangi mafia pangan. Tutup perusahaan nakal, dan buka pintu lebar lebar bagi perusahaan dan investor yang profesional dan berintegritas,” sebutnya.

Lebih lanjut Amran menegaskan tata kelola pangan diperbaiki dengan kebijakan baru.  Perusahaan yang diblacklist PT. PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ digantikan dan dipersilakan pada BUMD Sumbar, Jabar, Jatim, NTB  Perusda Sulsel, BUMN maupun perusahaan lokal masuk ke dalam bisnis bawang putih. Bila di pasar terjadi gejolak harga, mereka akan menstabilkan harga dengan operasi pasar.

“Merekapun wajib tanam bermitra dengan petani. Pola kemitraan petani diyakini menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto, Setyarto menambahkan pada era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi. Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian.

“Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” katanya.

Prihasto menegaskan sejak dulu, salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perijinan. Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis, khususnya bawang putih karena terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5 persen oleh pelaku usaha impor.

“Bau busuk permainan impor bawang putih telah diendus Amran. Ada upaya beberapa pihak untuk memberikan sejumlah uang kepada staf lapang, agar terhindar dari kewajiban tanam ini,” kata Prihasto.(red***)

loading...