PB -Jakarta,  Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja mendesak Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR serta pihak terkait seperti Korlantas Polri segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuban  Tanjung Priok, khususnya NPCT yang terjadi hampir sepanjang hari.

“Kemacetan parah itu harus segera diatasi  guna menghindari kerugian  yang makin besar,” kata Ivan

Akibat kemacetan parah yang hampir tak kenal waktu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, lanjut dia, membuat kerugian cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha logistik nasional.

“Waktu tempuh ke pelabuhan menjadi lama, biaya operasonal tinggi terutama biaya BBM dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada harga barang yang naik pula,” jelas Ivan lagi.

Jika kondisi ini tak segera diatasi, dikhawatirkan   memicu ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak termasuk rakyat sebagai konsumen akhir.

“Jika biaya transportasi mahal, harga barang dan jasa ikut terdongkrak naik. Akibatnya akan memukul daya beli rakyat,” papar Ivan.

Oleh karena itu, harap Ivan, berharap  Pemerintah harus hadir dan membantu mengurai masalah ini khususnya kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selama ini, lebih dari 50% komoditas ekspor impor nasional dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Bisa  dibayangkan dampaknya kalau di kawasan  pelabuhan terbesar di Indonesia terus dilanda kemacetan parah,” kilah Ivan.

Kadep Angkutan Barang dan Multimoda DPP Organda Kusuma Natali menambahkan, pihaknya tengah mengejar target pengiriman barang ke pelabuhan atau sebaliknya mengirimkan bahan baku ke industri.

“Sebelum Lebaran dan truk tiga sumbu  atau lebih dilarang beroperasi, semua komoditas ekspor sudah sampai pelabuhan,” kata Kusuma.

Target pengiriman barang menjelang libur panjang Lebaran dikhawatirkan tak tercapai  jika jalanan macet begitu.

Akibatnya membuat ekonomi biaya tinggi. “Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai  bangsa akan rugi,” tandas Kusuma. (Team)

loading...