PB JAKARTA – Netralitas personil polri pada perhelatan pesta demokrasi pemilihan umum kepada daerah 2018 kembali mendapat perhatian publik. Kekinian, mutasi Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin pada Kamis, (21/6) diduga terkait pilkada Maluku.

Pengamat Sosial, Tammat R. Talaohu menilai jika mutasi tersebut karena keberpihakan Hasanuddin maka Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian harus memberhentikan secara tidak hormat anak buahnya yang tidak netral

Menurutnya Iangkah tersebut sebagai efek kejut kepada anggota polri yang ingin mencoba-coba tidak netraI dalam pilkada.

la juga meminta agar pencopotan tidak hanya berhenti di para perwira melainkan juga anggota Iainnya.

“Pencopotan Wakapolda tidak boleh berhenti di situ saja. Karena diduga Kapolres, Kapolsek hingga Bhabinkamtibmas masih terstruktur,‘ kata Tammat dalam diskusi publik bertajuk ‘Netralitas TNl-Polri Jadi Sorotan‘ yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Dia mengatakan, banyak oknum polri yang bertindak tidak netral dengan condong ke salah satu pasangan calon pada Pilkada Maluku. Jika itu terus berlanjut, dikhawatirkannya akan memicu konflik di tengah masyarakat.

“Makanya jangan ganggu dan intervensi pilihan masyarakat,”katanya.

Selanjutnya pria yang akrab disapa Temmy itu membeberkan beberapa dugaan terkait kampanye politik yang malah dilakukan oleh oknum Polisi. Salah satunya yakni pada 8 Juni 2018 lalu, ada oknum y‎ang sengaja mengumpulkan keluarga besar Polres Kepulauan Aru untuk mengarahkan mereka mencoblos salah satu calon gubernur yang juga mantan petinggi Polri, Murad Ismail.

“Ada foto dan rekaman, ada semua. Mesin Polda Maluku di Pilkada Maluku sangat masif. Mereka pro pada reformasi atau tidak. Jika ikuti konstalasi pilkada maka ikuti aturan main,” tegas dia.

Hadir dalam diskusi tersebut, Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Neta berpesan agar para pasangan Cagub Maluku yang berlatarbelakang TNI-Polri untuk berpolitik dengan elegan.

“Jangan main jorok seperti sekarang karena mengotori reformasi dan sistem demokrasi,” papar Neta.

Neta menegaskan bahwa, tindakan ‘kotor’ itu justru akan memicu konflik karena memang daerah tersebut termasuk rawan konflik.

“Situasi Maluku sudah panas sekali. Untungnya Kapolri bertindak cepat untuk menindak Wakapolda dan hal-hal seperti ini,” tambah Neta.

Ulah oknum polisi yang berlaku ‘jorok’ itu d‎itegaskannya justru bakalan membuat citra Polri yang baik menjadi tercoreng. Akibatnya, masyarakat Maluku bakalan ogah memilih Cagub maupun Cawagub dari TNI maupun Polri‎

“Calon dari Polri di Maluku tidak akan menang, saya berani taruhan. Akibat oknum-oknum dan akibat citra Polri hancur sekali dan kita berharap tidak bermain kotor,” pungkas Neta. (Beb)

loading...