PB JAKARTA – Perhelatan pilkada 2018 telah usai di laksanakan. Ada banyak cerita di dalamnya. Mulai dari hasil paslon dikalahkan kotak kosong, petahana banyak yang ‘rontok’, bahkan calon yang dijagokan oleh banyak lembaga survei mengalami kekalahan telak.

Dari daerah timur Indonesia pun ada cerita menarik, yakni paslon yang menang dalam proses hitung cepat (quick count)‎ yang harusnya bersuka atas raihan kemenangan tersebut harus menarik nafas dalam-dalam, pasalnya sang juara di Pilgub Maluku Utara berdasarkan quick count  langsung di cokok oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎Ahmad Hidayat Mus yang merupakan kader partai Golkar yang saat ini ‘memenangi’ kontestasi pilkada di wilayah pecahan provinsi Maluku ini merasakan sisi pahitnya walau satu sisi lainnya dirinya yang berpasangan dengan Ahmad Rivai (PPP) unggul sementara atas lawan-lawannya.

Penahanan Calon Gubernur Maluku Utara oleh lembaga antirasuah atas dugaan perkara korupsi mendapat reaksi dari pengurus pusat DPP PPP yang merupakan partai penyokong Ahmad Hidayat Mus.

“Dengan ditahannya cagub terpilih, yang pertama kita homati lah itu kewenangan KPK,” kata Sekjen DPP PPP, Arsul Sani di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Arsul menilai KPK terkesan memaksakan penahanan saat proses pilkada tengah berlangsung.

“Kami menyesalkan kalau belum saat ini ditahan. kenapa harus ditahan. Kan proses hukum masih bisa berlanjut (tanpa ditahan),” kata dia.

Arsul tidak dapat memastikan apakah akan ada bantuan hukum atau tidak. Mengingat, Ahmad Hidayat Mus bukan kader partainya. (Beby Hendry)‎

loading...