PB JAKARTA – Berhembus kabar adanya indikasi penggelembungan dana (mark up) dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) dinilai menjadi ‘bola panas’ bagi pemerintah. Berbagai kalangan berharap agar kebenaran hal tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut.

Menurut Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia, Yudi Syamhudi Suyuti, indikasi adanya mark up di proyek LRT hendaknya segera ditelusuri. Hal ini menurutnya, harus menjadi perhatian pihak BPK untuk mengaudit secara menyeluruh. Serta pihak KPK perlu menyelidiki masalah ini.‎

“Dari awal saya sempat menduga adanya penyimpangan anggaran proyek LRT yang harga standart dunia sebenarnya USD 8 Juta per Km. Namun dibelanjakan Pemerintah Jokowi dengan harga 300 hingga 500 miliar. Ini dugaan, bukan fitnah atau menuduh,” kata Yudi di Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Dia menerangkan, hal itu merupakan hasil dari data perhitungan pembangunan per satuan material yang diproyeksikan di Indonesia. Artinya, lanjut dia, proyek LRT yang dibuat di Indonesia, jika dihitung dengan harga standart dunia, berharga USD 8 Juta.‎

“Lalu ternyata Pak Prabowo juga punya dugaan yang sama dengan saya. Begitu juga Gubernur DKI, Pak Anies Baswedan,” jelasnya.‎

Sehingga, menurut dia, hal ini harus menjadi perhatian BPK untuk mengaudit secara menyeluruh. Dan juga KPK perlu menyelidiki masalah ini.‎

“Rakyat sebagai pemilik Negara dan Anggaran, tidak ingin dibebani oleh korupsi dari proyek LRT. Sehingga dugaan tersebut juga harus diperhatikan. Wajar jika rakyat ingin mengetahui secara detail pembiayaan proyek tersebut,” tambahnya.‎‎

Tingginya biaya pembangunan LRT menjadi sorotan Gerindra beberapa waktu terakhir. Bahkan Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta bakal membentuk panitia khusus (pansus) LRT untuk mengecek proyek tersebut di Jakarta.‎

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra M Taufik menyebut tahap pertama LRT dengan rute Kelapa Gading-Velodrome sejauh 5,8 kilometer terlalu mahal. Pembangunan ini membutuhkan anggaran Rp 6,8 triliun.‎

Dengan demikian, dibutuhkan dana lebih dari Rp1 triliun untuk mengerjakan setiap kilometernya. Biaya mahal ini yang coba ditekan DPRD DKI Jakarta untuk fase dua.‎

“Kalau biayanya tinggi, maka ongkos naik LRT-nya pasti tinggi. Kalau ongkos naik LRT tinggi, subsidi PSO-nya (Public Service Obligation) itu pasti tinggi,” jelas Taufik sesaat lalu.‎

Adapun adanya kabar indikasi penggelembungan dana dalam proyek LRT bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sempat merespon terkait hal tersebut.

Anies tak membantah pernyataan Prabowo. Ia malah menyebut Prabowo memiliki pengetahuan dan sumber bacaan yang luas. Tak heran, Prabowo menyebut bila indeks harga LRT di Indonesia kelewat mahal.‎

“Pak Prabowo itu bacaannya banyak. Beliau itu orang yang sangat luas, bacaannya banyak. Kalau Anda datang ke ruang kerja beliau, isinya buku-buku. Jadi, pasti beliau membaca, membandingkan, bukan sekadar katanya. Pasti banyak data,” terang Anies.‎

Namun demikian, Anies enggan mengomentari lebih lanjut pernyataan Prabowo terkait indeks harga LRT. Dia meminta wartawan untuk melakukan verifikasi sebagai dasar ilmu dari pekerjaan jurnalis. ‎

“Jadi saya malah anjurkan pada media, statement Pak Prabowo itu dijadikan pemantik. Anda tinggal buka data proyek LRT seluruh dunia dan Indonesia. Dari situ malah dapat,” tegas Anies.‎

Sebelumnya, Prabowo mengungkap praktik mark up proyek LRT dalam acara silaturahmi di Hotel Grand Rajawali di Palembang, Sumatra Selatan.
‎‎
Berdasarkan informasi yang diberikan Anies, sambung Prabowo, indeks termahal LRT di dunia sebesar US$ 8 juta.

“Kalau ini (LRT Indonesia) Rp12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km US$ 40 juta. Bayangkan. Di dunia, 1 km US$8 juta. Di Indonesia, 1 km US$ 40 juta. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, mark up, penggelembungannya berapa? 500 persen,” terang Prabowo. (Beby)‎

loading...