PB Jakarta : Peluang bisnis Konstruksi di Indonesia sangat optimis. Hal ini ditampilkan dalam  “State of The Art” Program Nawacita tahun 2015-2020, dan dibuktikan melalui penjadwalan “kerja keras Indonesia menuju Indonesia Hebat pasca 2020”.

Kita apresiasi benar Program Pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan Pemerintah Kabinet Kerja 2014-2019. Demikian juga jangan lupa kita mengapresiasi Pemerintahan sebelumnya. Seperti kita pahami bersama, tentunya setiap pemerintahan telah meletakkan “dasar keberlanjutan”, untuk Program Pemerintahan  selanjutnya.

Pertanyaannya, apakah hal “keberlanjutan” benar-benar sudah diterapkan? Atau terlupakan? Atau bahkan belum dipersiapkan?

Hal ini berdampak pada setiap Pemerintah yang baru terpilih yang akan menanggung “legacy” beban pembangunan atau bahkan hutang negara yang diklaim harus cepat-cepat dilunasi. Kita harus mengerti benar juga tentang makna Pembangunan Konstruksi, yang bukan hanya tentang “pembangunan fisik”, tetapi juga memiliki makna “pembangunan hidup manusia seutuhnya”. Ini yang menjadi latar belakang permasalahan kajian ini.

Di tengah-tengah tekanan ekonomi dunia internasional, Pemerintah menanggung beban pelayanan yang tidak mudah. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi dunia, Indonesia masih memiliki peran vital, baik tentang hal Dinamika MEA 2015, sampai kesempatan Indonesia sebagai Tuan Rumah Asian Games 2018 dan perhelatan internasional lainnya. Secara khusus dengan komitmen pembangunan infrastruktur dan dunia konstruksi hingga di daerah pinggiran serta pedalaman, menunjukkan bahwa peluang bisnis konstruksi terbuka luas, lebar dan mencakup jangka panjang.

Adapun potret program serta target pelaksanaan program Pemerintah Kabinet Kerja yang secara khusus mengerjakan proyek Konstruksi mulai 2015-2020 yaitu:

Tahun 2015 Indonesia menyukseskan MEA. Tahun 2016 Indonesia mengoptimalkan pembangunan infrastruktur. Tahun 2017 Indonesia melaksanakan Reformasi Birokrasi. Tahun 2018 Indonesia melaksanakan Asian Games. Tahun 2019 adalah tahun Produktivitas. Tahun 2020 Indonesia mewujudkan Daya Saing Nasional menuju Indonesia Hebat.

Tantangan pembangunan nasional tahun 2018-2030 yang melayani dari 262 juta jiwa menjadi 295 juta jiwa rakyat Indonesia, mendorong optimisme pembangunan secara khusus sektor infrastruktur di Indonesia. Berbagai tantangan baik penyelesaian pekerjaan/program eksisting maupun pelaksanaan pekerjaan baru seharusnya menjadi terobosan “peluang” dalam pembangunan Indonesia. Untuk menyukseskan Daya Saing Nasional mewujudkan Indonesia Hebat diperlukan: Produktivitas SDM, Ketahanan Air,  Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Konektifitas.

Hal kunci tantangan sebagai “peluang” pembangunan infrastruktur di Indonesia, yaitu: Pembebasan Lahan, Dukungan Regulasi, Kapasitas Fiskal Pemerintah serta Koordinasi Antar  Pemangku  Kepentingan.

Komitmen Pemerintah menuntaskan 222 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program Pemerintah dengan investasi senilai Rp 4.094 Triliun, ditambah update kinerja penyelesaian PSN dan 3 Program Pemerintah per April-Juli 2018 yang terus diprediksi hingga tahun 2019, ditambah peluang investasi nasional (APBN 10%, BUMN 31%, Swasta 59%), menunjukkan kembali “State of The Art Optimis” Pembangunan Indonesia di masa depan.

KEMENDAGRI DAN BAPPENAS OPTIMIS

Dalam Rakornas Kelitbangan Pemdagri dan Soft Launching Pusat Jejaring Inovasi Daerah 8 Mei 2018 di Jakarta yang lalu, dengan kunci semangat “Inovasi”, peluang pembangunan Indonesia termasuk sektor konstruksi sangat optimis.

Bappenas menekankan bahwa prinsip pembangunan Indonesia berbasis “perencanaan”. Program pembangunan yang direncanakan dilaksanakan secara terintegrasi dan holistik (konsep, pendanaan, dll). Dalam keniscayaan tersebut, pendanaan mengikuti program.

Kemendagri bersama kementerian terkait telah meluncurkan “Krisna dan Karina” sebagai sistem aplikasi yang mendorong Inovasi Daerah untuk menuntaskan Sasaran Prioritas Nasional termasuk pembangunan fisik. Inovasi sebagai  “seni mengubahkan yang kompleks dan sulit, proses kolaboratif yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks” mendorong optimisme pembangunan Indonesia.

KADIN OPTIMIS

Dihimpun dari sejumlah sumber, tercatat KADIN Indonesia memperkirakan pasar Konstruksi di Indonesia pada tahun 2018 mencapai Rp 451,3 Triliun. 65% dari jumlah tersebut adalah pekerjaan sipil dan 35% adalah bangunan gedung.

Penilaian tersebut sejalan dengan anggaran infrastruktur dalam APBN 2018 sebesar Rp 410 Triliun. Hal ini menunjukkan optimisme pasar di tahun 2018 sebesar 3% lebih besar dibandingkan tahun 2017. Lebih lanjut lagi, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menekankan prospek pembangunan infrastruktur terus meningkat dalam dua tahun terakhir.

Secara khusus, KADIN mendorong agar penyelenggaraan usaha jasa konstruksi tidak hanya mengandalkan APBN, namun melibatkan para pelaku usaha nasional termasuk pihak swasta sebagai investor. Untuk hal ini, Erwin mewakili KADIN mendorong pemerintah untuk membuat sistem regulasi yang membuka peluang investasi sebagai pendanaan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan.

KEMENTERIAN PUPR RI OPTIMIS

Dihimpun dari berbagai sumber, Sekjen Kementerian PUPR RI Anita Firmanti menyatakan biaya pendanaan infrastruktur nasional  2015-2019 mencapai Rp 4.700 Triliun. Pendanaan tersebut bersumber tidak hanya dari APBN, APBD maupun dari BUMN, namun sangat terbuka luas dari sektor swasta.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI dalam kesempatan peluncuran Konstruksi Indonesia 2018. Tahun 2018 ini Pemerintah mengucurkan anggaran 12,67% dari total APBN yaitu sebesat Rp 107,386 Triliun untuk pembiayaan Proyek Infrastruktur yang direncanakan Pemerintah Kabinet Kerja. Hal ini mendorong keterbukaan peluang investasi dari pihak lain termasuk swasta untuk ikut serta mendorong akselerasi kinerja pembangunan.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI (KEMDES PDTT) OPTIMIS

Usaha pembangunan desa saat ini yang dimotori Kemdes PDTT memberikan optimisme terhadap peluang industri jasa konstruksi di Indonesia.

Pada 5 April 2018 yang lalu Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo bersama Menteri terkait lainnya, yaitu Menko Maritim RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI, bekerja bersama dengan World Bank untuk mengembangkan berbagai Inovasi di daerah termasuk pembangunan fisik.

Wujud komitmen ini menghasilkan 500 desa sebagai model percontohan yang akan menerima bantuan dari World Bank dengan total dana Rp 500 Miliar. Lebih tegas lagi bahwa Mendes PDTT menekankan bahwa kementeriannya akan juga fokus untuk memprioritaskan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Hal ini dilandasi dari 14.000 potensi inovasi yang mampu dikembangkan di desa-desa, namun yang baru dapat direalisasikan sejumlah 3500 inovasi, ini disebabkan beberapa desa minim infrastruktur. Untuk itulah pembangunan infrastruktur menjadi prioritas yang optimis.

Kemdes PDTT juga menambahkan bahwa dengan jumlah desa sebanyak 74.957, tahun 2018 ini telah masuk investasi dari dalam dan luar negeri ke desa sebanyak Rp 47 Triliun dan dianalisis akan terus bertambah. Hal ini juga yang membuat World Bank tertarik untuk mendukung pembangunan desa di Indonesia.

Mari kita dukung dan kerja bersama mengoptimalkan pembangunan secara khusus industri konstruksi di Indonesia. (Red)

 

Sumber  :  Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, ST., MT., D.Min (Guru Besar Universitas Pelita Harapan)

 

loading...