PB Bandung  –  Imbauan dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait acara deklarasi #2019GantiPresiden. MUI mengimbau acara tersebut dan acara yang berlawanan untuk tidak digelar karena berpotensi memecah belah masyarakat. MUI Pusat mendukung imbauan ini.

Namun meski niatnya dinilai baik, Majelis Ulama Indonesia dinilai tak perlu ikut serta dalam polemik tersebut. Sebab, itu seharusnya jadi ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bukan cuma soal imbauan gerakan pro kontra 2019 Ganti Presiden, jelang pemilu 2019, MUI, pusat maupun daerah, mengeluarkan sejumlah pernyataan yang bernuansa politik.

Sekretaris MUI Sulawesi Selatan  HM Renreng misalnya yang sebelumnya dikabarkan menolak hasil Ijtima Ulama soal pencapresan Prabowo Subianto dengan rekomendasi dua cawapres, Salim Segaf Al Jufri dan Abdul Somad. Belakangan kabar ini dibantah oleh Ketua MUI Sulsel Sanusi Baco.‎‎

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno mengaku tak setuju MUI masuk ke ranah perang tagar sebuah gerakan politik. Menurutnya semestinya Bawaslu dan KPU yang mengeluarkan imbauan ini.‎
‎‎
“Cuma saya memahami kenapa MUI harus ngomong begini. MUI ini melakukan tindakan inisiatif saja untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak di inginkan,” ujarnya.

MUI Jabar misalnya yang menurut Adi bisa dilihat konteks politik lokal bahwa warga Jawa Barat baru saja memiliki Gubernur terpilih Ridwan Kamil yang kadung dilekatkan dengan para pendukung Jokowi.

Hadirnya deklarasi #2019GantiPresiden, kata Adi, dikhawatirkan bisa memancing provokasi. Seruan MUI Jabar pun dikeluarkan sebagai antisipasi terjadinya keributan.

“MUI, meskipun lembaga keagamaan, sepertinya agak sedikit offside, tapi niat baiknya harus kita apresiasi,”

Adi pun menilai gerakan-gerakan tagar yang terkait Pilpres 2019 ini sudah seharusnya diakhiri.

“Sudahlah setop semua yang tagar-tagar itu, mestinya [pesan] itu yang harus ditangkap. Saya sih tidak terlampau setuju MUI melakukan [seruan] itu, tapi kalau itu [perang tagar] di-biarin memang ribut pasti,” papar Adi.‎

MUI, yang dibentuk sejak 1976, adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam dari seluruh penjuru Indonesia dengan tujuan utama untuk membimbing dan mengayomi kaum muslimin di Tanah Air.

Di dalam tubuh MUI, seluruh umat dengan segala kemajemukan dan keragaman pandangan diwadahi. Dari sejarah pembentukannya, MUI dibentuk oleh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, hingga DMI, dan Dinas Rohani Islam POLRI dan TNI.

Produknya bisa berupa fatwa, rekomendasi, hingga sertifikasi produk halal. Sifatnya tidak ada yang mengikat secara konstitusional kepada warga.‎ (Beby)

loading...