PB JAKARTA  – Menteri Perhubungan  (Menhub), Budi Karya Sumadi kini boleh jadi tak dapat tidur nyenyak, karena tengah dalam sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul ditemukan keganjilan perolehan proyek yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama, pada kurun waktu 2015-2107, yang secara  berturut-turut berhasil mendapatkan empat paket proyek, dengan total nilai anggaran Rp 225 miliar.

Padahal sebelumnya pada kurun waktu 2012-2014, PT Adhiguna Keruktama sudah mendapat empat paket dengan total nilai anggaran Rp 188 miliar.  Berdasarkan data di LPSE, peserta lelang proyek-proyek itu bisa hingga 40-an perusahaan. Hal ini  mengindikasikan adanya  korupsi yang berlanjut di tubuh Kementerian Perhubungan.

Temuan ini sendiri hasil pengembangan yang dilakukan KPK pasca tertangkapnya Dirjen Perhubungan Laut,  Antonius Tony Budiono dalam operasi OTT KPK  (23/8/2017) lalu.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menegaskan, setelah Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub, Antonius Tonny Budiono menjadi terpidana lima tahun maka harusnya  KPK untuk segera melanjutkan pengembangan kasus dengan memeriksa  Menhub, Budi Karya dan menetapkannya sebagai tersangka.

“Biasanya memang Menteri mengetahui apa yang dilakukan Dirjen. Makanya dari itu KPK harus panggil Menterinya, masa Menteri tak tahu apa tupoksi Dirjen sendiri,” tegas Uchok saat dihubungi Rabu (8/8/2018).

Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik, Dr Ichsanuddin Noorsy menyatakan, sangat mustahil PT. Adhiguna Keruktama bisa menang proyek secara berturut-turut hingga delapan paket, bila tanpa ada dukungan tangan kuat yang tidak kelihatan di belakangnya.

“Orang kuat” itu  levelnya tentu diatas Dirjen, dan ini yang harus ditelisik tuntas penyidik KPK. Karena tidak mungkin bisa menang berturut-turut bila tanpa diwarnai suap,” ujar Ichsanuddin, kemarin.

Apakah karir Menhub Budi Karya Sumadi bakal berujung seperti yang dialami Setya Novanto? “Hal ini masih perlu terus dicermati sembari seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi KPK” terangnya.

Sebelumnya kepada wartawan, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan tidak menampik kasus dugaan suap terkait pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jawa Tegah yang menyeret Dirjen Hubla Kemenhub  menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi pada proyek-proyek lainnya.

“Penyelidikannya hingga kini masih berjalan dan dilakukan pendalaman” kata Basaria.

Seperti diketahui, anak buah Budi Karya Sumadi ini ditangkap KPK bersama-sama Adiputra Kurniawan, Komisaris   PT Adhiguna Keruktama, terkait suap proyek  pengerukan pelabuhan Tanjung Mas. Total uang suap yang disita dari tangan Antonius Tony Budiono yang berserakan dalam 33 tas di kamarnya sebesar Rp 20 miliar, bersumber dari berbagai proyek dan pengurusan jasa perijinan, salah satunya setoran dari organisasi INSA (Indonesian National Shipowners Association).

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan Kementerian Perhubungan tidak serius mencegah dan menindak praktek korupsi yang berulang kali terjadi. Padahal total anggaran Kemhub yang bersumber dari APBN cukup besar yakni  Rp 45,88 triliun.

Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang dibentuk Menhub Budi Karya Sumadi pada 2016 tak lebih hanya pencitraan belaka. Karena di lapangan kongkalikong pejabat Kemhub dengan pemilik kapal masih terus berlangsung. Kapal yang tidak laik laut banyak, tapi dibiarkan berlayar.

Perjalanan debut karir BKS – begitu ia sering dipanggil – kerap diwarnai aroma amis korupsi. Dimulai pada tahun 2004-2013, ketika menjabat sebagai Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk pernah dituding terlibat dalam kasus penjualan gedung milik persero yang merugikan negara. Kemudian di tahun 2015-2016, pria kelahiran Palembang 18 Desember 1956 ini menjadi Dirut PT Angkasa Pura II — mengelola 13 bandara di Indonesia termasuk Bandara Internasional Soekarno – Hatta itu, dan  tak perlu menunggu waktu lama sudah ramai dituduh  terkait dugaan korupsi proyek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik (PKJL) di Bandara Soeta senilai Rp 980 miliar, dengan potensi kerugian Negara mencapai Rp 232 miliar, lantaran secara tidak sesuai prosedur menunjuk langsung PT Nindya Karya sebagai pemenangnya. (Beby‎)

loading...