PB JAKARTA – Pembangunan proyek PLTU Riau -1 yang penuh aroma suap dan kasusnya ditangani oleh lembaga pemburu koruptor alias KPK akhirnya memakan korban baru. Tak tanggung-tanggung, kasus ini menyasar pada pusaran pemerintah pusat.

Adalah Idrus Marham yang baru tujuh bulan  menjabat Menteri Sosial memperoleh status tersangka. Idrus yang merupakan politikus senior Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka baru oleh KPK di kasus dugaan suap proyek PLTU tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Idrus mengakui, KPK telah menyampaikan soal penetapannya sebagai tersangka pada Kamis, 23 Agustus 2018. Ia juga menyatakan telah menjalani beberapa kali pemeriksaan di gedung KPK.

“Sebagai warga negara tentu saya menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Idrus di Jakarta Pusat, Jumat, (24/8/ 2018).

Idrus mengatakan siap menghadapi segala proses hukum yang ada di hadapannya. Sebagai buktinya, ia menyatakan mundur sebagai Menteri Sosial dan Koordinator bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar. “Saya berkonsentrasi untuk mengikuti seluruh proses yang ada,” ucapnya.

Kasus suap PLTU Riau ini diketahui bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di rumah Idrus Marham. Dalam operasi itu KPK mencokok Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Eni Maulani Saragih. Eni merupakan teman dekat Idrus Marham.

Selain itu, di tempat lain, KPK menangkap pengusaha bernama Johannes Budisutrisni Kotjo. Dalam operasi ini, KPK menyita Rp 500 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan tanda terima uang tersebut.

KPK menduga Eni menerima uang suap sebesar Rp 4,8 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisni Kotjo untuk melancarkan penandatanganan kerja sama dalam proyek yang digarap perusahaannya. KPK menduga Eni tak menikmati duit itu sendirian.

Sebelumnya, Idrus Marham telah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di markas KPK di Kuningan, Jaksel. Bahkan Dirut PLN, Sofyan Basyir tak luput dari sasaran pemeriksaan tim penyidik lembaga antirasuah.‎ (Beby‎ Hendry)‎

loading...