PB – JAKARTA – Lembaga pemantau layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai keberpihakan menteri kepada satu pasangan calon presiden (capres) berpotensi mengakibatkan praktik maladministrasi.

Karenanya ORI meminta menteri yang terlibat langsung dalam aksi dukungan tersebut untuk segera mundur dari jabatannya.

“Jika ada lagi menteri yang memberikan dukungan baik pada kubu Prabowo atau Jokowi, maka sebaiknya mengundurkan diri. Presiden meminta mereka untuk mengundurkan diri,” tegas
Komisoner ORI, Laode Ida di kantornya di Kuningan, Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Ia menjelaskan, potensi yang akan ditimbulkan jika menteri atau pejabat lainnya tetap mendukung salah satu pasangan calon adalah penyalahhunaan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Selain itu, akan terjadi diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik akibat terganggunya netralitas, serta penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik.

Laode mengapresiasi jika sebelumnya Asman Abnur telah mengundurkan diri sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurut dia, itu merupakan bentuk kesadaran menteri karena Asman berada di kubu yang berbeda dengan pemerintah.

“Itu yang paling bagus dicontoh. Kita berharap Jokowi juga memberikan  pembelajaran yang teladan. Jadi fair kita bernegara,” ujar dia.

Karena itu, ia mengimbau , pejabat negara yang mendukung terbuka atau masuk dalam tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk segera non-aktif atau mengundurkan diri dari jabatannya selama masa kampanye. Terkait posisi yang akan kosong setelah ditinggalkan, menurut dia hal itu bisa diatasi dengan mudah.‎ (Beby‎ Hendry)

loading...