PB BALI  –  Mega proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, batal dilaksanakan. Pasalnya izin proyek yang diprakarsai PT Tirta Wahana Bali Internasional  ini dianggap telah kedaluwarsa pertanggal 26 Agustus lalu.

Amdal proyek reklamasi Teluk Benoa juga dinilai tidak layak karena aspek sosio kultural yaitu adanya penolakan dari masyarakat.

Gerakan bersama bernama Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), menyatakan, pembatalan proyek  ini merupakan kemenangan rakyat Bali dalam perjuangan menolak reklamasi Teluk Benoa sejak lima tahun lalu.

“Amdalnya tidak lulus kelayakan, pada saat yang sama izin lokasinya tidak berlaku, maka otomatis proyek berhenti atau gagal. Teluk Benoa terselamatkan dari reklamasi seluas 700 hektar oleh PT TWBI,” kata Koordinator ForBALI, Gendo Suardana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/8/2018).

Forum Rakyat Bali berharap kemenangan ini dapat menjadi pemantik bagi masyarakat untuk terus mengkritisi pembangunan yang dinilai tidak adil. Selain menjadi pembelajaran bagi pengusaha yang ingin berinvestasi agar memperhatikan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Kemenangan yang diperoleh rakyat Bali ini tidak boleh memadamkan semangat untuk tetap mengkritisi pemerintah karena masih ada perjuangan selanjutnya untuk mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi,” kata Gendo dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, pasangan cagub Bali terpilih, Wayan Koster telah memastikan rencana reklamasi di kawasan Teluk Benoa, Kabupaten Badung, akan dibatalkan untuk menyelamatkan mangrove.

“Begitu saya dilantik, maka surat akan saya kirimkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kewenangan rencana reklamasi Teluk Benoa ini,” kata Koster sesaat lalu di Bali, seperti dikutip Antara.

Koster menyatakan kawasan Teluk Benoa akan dikonservasi kembali sebagai kawasan pelestarian hutan mangrove. Dia pun menyatakan akan menindak tegas semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di wilayah hutan mangrove.

Koster juga akan meminta pemerintah pusat hingga Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, serta pihak ketiga dan pihak lain yang memiliki kewenangan langsung maupun tidak langsung agar menghentikan atau tidak melanjutkan proses reklamasi dalam bentuk apapun.

“Termasuk studi kelayakan, analisa dampak lingkungan, dan kegiatan lain sepanjang berkaitan dengan rencana reklamasi Teluk Benoa,” tegas Koster.

Koster mengaku bakal menuangkan sikap tersebut dalam kebijakan resmi Gubernur Bali setelah dilantik pada 17 September mendatang.

Kerasnya penolakan warga Bali terhadap reklamasi Teluk Benoa, mengingatkan publik pada kemenangan serupa atas penolakan reklamasi Teluk Jakarta oleh warga Ibu kota. Adapun penolakan proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta pun didukung oleh duet pasangan cagub DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan – Sandiaga Uno ketika itu. (Beby Hendry)

loading...