PB BALI – Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa(ForBALI) akan menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Menurut koordinator ForBali, Wayan Gendo Suardana, dengan adanya perpres nomor 51 Tahun 2014 ini, kawasan Teluk Benoa berubah menjadi kawasan budidaya sehingga diperbolehkan untuk proyek reklamasi di luar kegiatan pelabuhan.

Perpres ini dianggap tak sejalan dengan peraturan sebelumnya Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang menyebut Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi untuk melestarikan hutan mangrove. ‎

“Kami meminta Presiden untuk merevisi atau mencabut supaya kembali lagi menjadi kawasan konservasi,” tegas Gendo, Selasa (28/8/2018).

Dia mengatakan selama Perpres 51/2014 masih berlaku, maka reklamasi masih bisa berlanjut.

Diberitakan, proyek reklamasi Teluk Benoa, Bali, batal setelah kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Tirta Wahana Bali Internasional dinilai tak layak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Amdal tersebut tak bisa menanggulangi dampak sosio kultural yaitu aspek penolakan dari masyarakat.‎

Pada saat bersamaan, izin lokasi reklamasi yang dipegang perusahaan itu dianggap kedaluwarsa sejak 26 Agustus lalu. Izin tersebut dimulai pada 26 Agustus 2014 dan perpanjangan sekali pada 2016 hingga 2018.‎ (Beby Hendry)

loading...