PB, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung didalam Barisan Aktivis Keadilan Sulawesi Tenggara (Bakin Sultra), menduga PT Ifishdeco menyalahgunakan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang dimilikinya.

Bahkan Koordinator Lapangan Bakin Sultra La Manduru juga mengatakan jika HGU perkebunan PT Ifishdeco sejatinya telah berakhir pada tahun 2016 lalu.

La Manduru juga mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja Komisi III DPRD Sultra yang tidak merespon positif terhadap aksi unjukrasa yang digelarnya terkait persoalan izin perpanjangan HGU perkebunan PT Ifishdeco beberapa waktu lalu.

“Selain itu kami, sangat menyesalkan perlakuan aparat keamanan dalam membubarkan aksi demonstrasi damai kami di Kantor Dinas Perkebunan Sultra kemarin. Meskipun ada tekanan atau intervensi terkait gerakan aksi ini, kami dari mahasiswa tidak akan mundur dan akan tetap melakukan aksi demonstrasi kedepan sampai tuntutan kami didengar dan terpenuhi,” tegas La Manduru saat konferensi pers di Kota Kendari,  Selasa (11/12) lalu.

La Manduru menegaskan bahwa izin perpanjangan HGU perkebunan PT. Ifishdeco yang telah berakhir sejak 31 Desember tahun 2016 lalu dan sampai sekarang belum mendapat rekomendasi perpanjangan izin.

“Disamping itu juga izin perpanjangan HGU perkebunan sejak tahun 2010 tersebut telah disalahgunakan untuk  pemanfaatan kegiatan pertambangan,” jelas La Manduru.

Selain izin perpanjangan PT. Ifisdecho yang dianggap bermasalah, Bakin Sultra juga menyoroti  izin Hak Guna Bangunan (HGB)  pabrik nickel milik PT. Bintang Smelter Indonesia yang diterbitkan diatas atau di dalam HGU perkebunan milik PT. Ifishdeco.

“Maka dari itu kami menuntut juga agar izin HGB PT. Bintang Smelter Indonesia tersebut dicabut serta,” ungkapnya.

Dalam konfrensi pers tersebut, Bakin juga menyampaikan beberapa poin yang harus diselesaikan oleh pemangku kepentingan antara lain yakni

1. Meminta Kapolda Sultra agar menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan tindakan pemukulan pada saat kami menyuarakan aspirasi positif di Dinas Perkebunan Sultra.

2. Meminta secara tegas kepada pihak Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) agar segera meninjau kembali dasar hukum dan Undang-Undang tanah perkebunan terkait rekomendasi terkait perpanjangan HGU Perkebunan PT. Ifishdeco yang sejak tahun 2010  hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.

3. Mendesak Kanwil Badan Pertanahan nasional (BPN/ATR) Sultra agar segera membatalkan demi Hukum perpanjangan HGU Perkebunan PT. Ifishdeco yang telah berakhir sejak 31 Desember  tahun 2016 dan segera mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) Pabrik Nickel PT. Bintang Smelter Indonesia yang diterbitkan di atas/dalam HGU perkebunan tersebut.

4. Meminta dengan hormat kepada Gubernur Sultra segera memberhentikan kegiatan dan mencabut Izin usaha Pertambangan (IUP) PT. Ifishdeco dengan alasan jelas bahwa pemanfaatan atas Hak Tanah HGU PT. Ifishdeco sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan peruntukan yang diberikan/ditetapkan oleh Pemerintah RI.

5. Mendesak Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sesuai hasil investigasi dan temuan kunjungan TIM Komisi III DPRD Provinsi Sultra, agar segera mengadakan Hearing bersama instansi pemerintah untuk meminta kejelasa dan transparansi proses perpanjangan HGU PT. ifishdeco.

6. Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Propinsi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dengan cermat keterlibatan instansi terkait serta Pejabat Pemerintah yang berperan penting dalam memberikan rekomendasi hingga diterbitkannya perpanjangan HGU PT.  Ifishdeco.

Sementara itu hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Ifishdeco belum dapat dihubungi. (Enel-Sultra)

loading...