PB, Jakarta – Pemerintah Indonesia boleh berbangga pasca pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar dolar, pada bulan Desember 2018 lalu.

Sebagaimana dilansir rmol.co, Jum’at (11/1), ternyata memiliki saham mayoritas tidak lantas membuat Indonesia menjadi pengendali sesungguhnya arah pergerakan perusahaan patungan dengan Freeport-McMoRan itu.

Pasalnya dua hari lalu, Dirut PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin mengakui jika PT Inalum tidak akan menerima deviden atau keuntungan operasional selama dua tahun ke depan.

Kata Budi, hal itu disebabkan karena karena perusahaan sedang memindahkan operasional dari pertambangan terbuka ke pertambangan tertutup.

Pernyataan Budi tersebut membuat berbagai kalangan terkejut, karena pihak Freeport-McMoRan sendiri di bulan Desember 2018 mengatakan bahwa sampai tahun 2022 mereka akan mendapatkan keuntungan hingga 81,28 persen dari Freeport Indonesia.

Hal-hal seperti inilah yang membuat semakin banyak yang percaya bahwa walau Indonesia secara formal menguasai saham mayoritas, tetapi sesungguhnya tidak benar-benar berkuasa di Freeport Indonesia.

Petunjuk lain mengenai situasi ini sebenarnya bisa dilihat saat susunan Komisaris dan Direksi Freeport Indonesia setelah divestasi saham dilakukan.

Presiden Komisaris dipegang oleh CEO Freeport Mc-MoRan Richard Adkerson sedangkan Dirut Inalum Budi G. Sadikin hanya menjadi Komisaris bersama Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie dan Wakil Komisaris Utama adalah Amin Sunarya.

Sementara pada posisi Direktur Utama diduduki Tony Wenas yang sudah lama malang melintang di Freeport.

Wenas didampingi oleh Orias Petrus Moedak, dan empat Direktur Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, Mark Jerome Johnson.

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng pernah menyampaikan bahwa susunan Komisaris dan Direksi Freeport Indonesia merupakan salah satu petunjuk yang memperlihatkan kemenangan Freeport-McMoRan di atas meja perundingan.

Petunjuk lain bisa dilihat dari keberhasilan Adkerson mendapatkan kepastian perpanjangan izin operasional, juga soal pembangunan smelter yang bisa dilakulan dalam lima tahun setelah divestasi serta kelonggaran pajak yang diperoleh oleh PT Freeport Indonesia.

(Redaksi)

loading...