PB, Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Ramli menyindir Menteri Keuangan SriMulyani yang membanggakan capaian penerimaan negara yang mencapai target tahun lalu.

Pasalnya menurut Rizal, peningkatan penerimaan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah.

Lanjut Rizal, sementara di sisi lain anggaran negara masih sangat bergantung pada harga komoditas sehingga apabila harga komoditas naik maka kondisi keuangan negara akan ‘baik’.

Hal itu kata dia, tercermin pada tahun lalu dimana APBN 2018 mengasumsikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$48 per barel dan realisasinya, Kementerian ESDM mencatat rata-rata harga ICP sepanjang tahun lalu, US$67,47 per barel.

“Penerimaan (negara) terlihat naik tetapi itu tidak terkait dengan kinerja pemerintah, hanya karena harga minyak di atas asumsi pada anggaran. Lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim ‘Kami sukses dalam meningkatkan pendapatan’. Itu merupakan alasan yang dibuat-buat karena pendapatan dari sektor lain turun,” ujar Rizal dalam Foreign Media Briefing di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Jum’at (11/1).

Sebagai catatan, tahun lalu, Sri Mulyani menyebutkan penerimaan negara mencapai Rp1.942,3 triliun atau mencapai 102,5 persen dari target di APBN 2018 senilai Rp1.894,7 triliun. Artinya, pendapatan negara tumbuh 16,6 persen atau lebih baik dari 2017 yang hanya sekitar 7,1 persen.

Rizal juga menyesalkan kenekatan pemerintah yang mengorbankan laba perusahaan BUMN seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang dipaksa membantu subsidi demi hanya untuk menunjukkan ke publik jika kinerja keuangan pemerintah memang terlihat baik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini menilai rezim Jokowi gagal mengambil kebijakan makroekonomi yang berakibat pada defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia mencapai US$8,8 miliar pada kuartal III 2018.

“Padahal, negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih mencatatkan surplus. Bahkan, CAD Filipina hanya US$1,25 miliar,” ujarnya lagi.

Oleh karenanya, menurut Ketua Dewan Pembina Asprindo ini, argumen pemerintah yang kerap menyalahkan kondisi eksternal menjadi terbantahkan.

“Kalau ini semata-mata faktor eksternal, bagaimana bisa negara lain di ASEAN tetap bisa menghasilkan transaksi berjalan yang surplus,” tegas Rizal.

Rizal juga menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan tidak lepas dari kondisi defisit neraca perdagangan yang mana berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan sepanjang Januari – November 2018 mencapai US$7,52 miliar.

Menurutnya, Pemerintahan Jokowi minim dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global melalui kebijakan domestik karena efek perang dagang AS-China terasa di Indonesia yang semestinya pemerintah dapat mengantisipasi perkembangan ekonomi global itu termasuk perang dagang AS-China.

Rizal juga menyesalkan kebijakan negara yamg selalu bergantung pada utang tanpa melakukan kebijakan reformasi di sektor riil, terutama di sektor perdagangan dan manufaktur.

“Meski masuknya aliran modal ke surat utang negara bisa memperkuat rupiah, pengaruhnya hanya sementara. Bahkan, dalam jangka menengah bisa mengganggu stabilitas ekonomi,” jelas Rizal.

Sementara itu menurut dia imbal hasil utang Indonesia yang merupakan biaya yang ditanggung pemerintah relatif tinggi yakni mencapai 8 persen per tahun sementera dibandingkan dengan imbal hasil surat utang Vietnam hanya di kisaran 4 persen per tahun.

“Ini tidak sehat. Cepat atau lambat Indonesia akan menghadapi masalah,” terangnya.

Di sektor pajak, Rizal juga mengkritik kebijakan pajak pemerintahan Jokowi yang rasio pajaknya terus mengalami kemerosotan sejak 2014 dari 13,7 persen hingga ke level 11,6 persen tahun lalu.

Rizal menilai kebijakan reformasi birokrasi pajak yang dilakukan Jokowi juga tidak membuahkan hasil, bahkan berdasarkan informasi dari pelaku bisnis yang diperolehnya, individu masih tetap harus ke kantor pajak sehingga aroma suap oleh wajib pajak kepada petugas pajak untuk mengkompromikan besaran pajak juga masih terjadi.

“Saya menyesalkan, tidak ada perubahan signifikan dalam hal operasional mereka,” kesalnya.

Lebih jauh Rizal sangat setuju dengan kebijakan pajak yang diusung Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ingin memangkas tarif pajak di kisaran 5 hingga 8 persen karena menurutnya turunnya tarif pajak bisa menjadi stimulus perekonomian dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Tak hanya itu kata dia, pemangkasan pajak juga bisa mengurangi potensi suap dari wajib pajak ke petugas pajak demi mendapatkan pengurangan pajak.

Selain itu lanjut Rizal pemerintah juga harus melakukan reformasi birokrasi perpajakan dan perbaikan infrastruktur pajak.

Bahkan Rizal mengusulkan untuk membuat Badan Otonom Pajak yang independen dan terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih lanjut, Pemerintah harus berkomitmen untuk mengerek rasio pajak ke level 16 hingga 18 persen dalam lima tahun.

“Jika semua itu kita dilakukan, ketergantungan Indonesia pada utang dan obligasi yang berbiaya tinggi akan berkurang dan ketergantungan kita pada fluktuasi harga komoditas akan berkurang,” jelas Rizal.

(Redaksi)

loading...