PB, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Bangsa Indonesia harus terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan peradaban politik di tanah air sebagaimana pasca reformasi bangsa Indonesia telah memperbaiki sejumlah hal.

“Beberapa perbaikan itu dimulai dari pembatasan kekuasaan presiden, penguatan posisi parlemen, menjaga independensi lembaga yudisial, serta memperbaiki mekanisme ‘checks and balances’ antarlembaga tinggi negara,” ujar Fadli dalam cuitannya di akun twitternya yang menyikapi pertanggungjawaban Nawacita yang merupakan dokumen visi dan misi Jokowi saat menjadi calon presiden pada 2014 lalu, Senin (28/1).

Dia kembali mengingatkan agar proses perbaikan itu tidak boleh berhenti sehingga bangsa ini harus terus-menerus melontarkan gagasan baru meskipun semangat perubahan itu berkobar telah lewat dua puluh tahun,

Menurutnya, setelah reformasi dan amandemen konstitusi bangsa ini memang tidak lagi mengenal istilah “pertanggungjawaban presiden” lima tahunan di hadapan MPR RI, padahal, sudah merupakan kelaziman di organisasi manapun, pada akhir masa kepengurusan selalu dilakukan laporan pertanggungjawaban.

“Filosofinya jelas, setiap bentuk kekuasaan memang harus dipertanggungjawabkan. Tak boleh ada ruang bagi kekuasaan yang minus pertanggungjawaban,” jelasnya.

Masalahnya kata dia, berubahnya fungsi dan wewenang MPR telah membuat mekanisme pertanggungjawaban Presiden menjadi tak lagi memiliki forum resmi khusus.

“Kecuali terjadi pelanggaran hukum dan ketatanegaraan oleh Presiden, yang menjadi dasar bagi proses pemakzulan, kita tak lagi memiliki mekanisme yang mengatur soal pertanggungjawaban lima tahunan oleh Pemerintah,” sesalnya.

Lanjutnya, satu-satunya mekanisme pertanggungjawaban yang tersedia, diserahkan langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

“Jika dianggap bekerja baik, maka rakyat bisa memilih kembali, namun jika tidak maka rakyat akan menarik kembali dukungannya,” ujarnya lagi.

Dia juga mengatakan bahwa setelah reformasi, bangsa ini hanya mengenal pertanggungjawaban hukum dan politik saja.

“Tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat evaluatif mengenai kinerja presiden, tugas-tugas presiden, apa saja yang telah diperbuat Presiden dari sejak pelantikan sampai dengan akhir masa jabatannya,” bebernya.

Olehnya itu tegas dia, mekanisme pertanggungjawaban lima tahunan ini sangat kita perlukan, agar terjadi kesinambungan antara apa yang dikerjakan oleh satu pemerintahan dengan pemerintahan berikutnya.

“Minimal, kita jadi punya catatan mengenai capaian kerja pemerintah selama lima tahun dalam satu dokumen resmi kenegaraan,” jelasnya.

Poltisi Partai Gerindra itu menerangkan bahwa jika pertanggungjawaban lima tahunan pemerintah atau Presiden dilaksanakan, maka hal itu tidak dalam rangka ditolak atau diterima, karena aturan ketatanegaraan bangsa Indoneaia kini telah berubah, namun dilakukan dalam rangka menyusun memori jabatan.

“Pemberian pertanggungjawaban itu bisa dilakukan melalui mekanisme yang sederhana saja. Pertama, Presiden diberi kesempatan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dan kedua, fraksi-fraksi di MPR diberi kesempatan untuk memberikan catatan dan evaluasi. Lalu terakhir, Presiden diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas catatan-catatan tadi. Sudah, selesai. Seluruh proses itu akan menjadi dokumen kenegaraan,” terangnya.

Namun kata dia walaupun tidak ada ketentuan yang kini mengatur hal itu tetapi tidak berarti hal semacam itu mustahil dilakukan.

“Sekali lagi, prinsip yang ingin kita bangun adalah bagaimana terus-menerus memperbaiki kualitas demokrasi dan peradaban politik di tanah air, itu saja,” tegasnya.

Sebagai contoh kata Fadli, petahana seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Nawacita yakni memberikan penjelasan atas capaian visi dan misi lama yang ditawarkan lima tahun lalu.

“Sayangnya, saya tak mendengar istilah “Nawacita” digunakan kembali oleh petahana dalam kampanye Pemilu sekarang ini,” bebernya.

“Saya punya catatan khusus mengenai hal ini. Nawacita sebenarnya adalah jargon saat kampanye. Secara teknis, Nawacita merupakan dokumen visi dan misi saudara Jokowi saat menjadi calon presiden pada 2014 lalu. Idealnya, sesudah terpilih menjadi Presiden dokumen visi dan misi tersebut diturunkan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Tapi sepertinya itu tak terjadi,” tuturnya.

Menurut Fadli pernyataan itu ada karena dirinya membaca Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pernah memberikan pernyataan bahwa salah satu kendala kenapa Nawacita tidak bisa terealisir adalah karena RPJMN yang kini berlaku disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Apologi itu tentu tak berdasar. RPJMN itu ditetapkan melalui Perpres. RPJMN saat ini berlaku, yaitu RPJMN 2015-2019, ditetapkan melalui Perpres No. 2/2015 yang diteken Presiden Jokowi pada tanggal 8 Jan 2015. Jadi, keliru sekali jika menyebut RPJMN yang berlaku saat ini produk SBY,” tegas Fadli.

Dia menduga terdapat dua kemungkinan dalih semacam ini bisa muncul karena alasan itu dibuat sebagai kambing hitam atas ketidakberhasilan pemerintahan sekarang ini dalam merealisasikan Nawacita.

“Artinya, sebagai sebuah visi dan misi, Nawacita memang diakui telah gagal direalisasikan,” terangnya.

Selanjutnya alasan yang kedua adalah pemerintahan sekarang ini memang tidak becus menyusun rencana pembangunan, sehingga apa yg menjadi visi dan misi mereka, dalam hal ini Nawacita, tidak sanggup diturunkan dalam wujud rencana kerja konkret pemerintah, yaitu menjadi RPJMN.

“Makanya kita kemudian melihat adanya ketidaksinkronan antara apa yang dulu dijadikan jargon saat kampanye, dengan apa yang diklaim sebagai keberhasilan. Misalnya, dulu jargonnya “Revolusi Mental”, tapi kemudian yang dibangun scara jor-joran justru adlh jalan tol, atau infrastruktur fisik,” bebernya.

Dia menilai, dari 9 poin gagasan Nawacita sebagian besarnya gagal total.

“Saya hanya memberikan nilai positif pada poin pembangunan daerah perbatasan. Itupun sebatas gedung yang kelihatan megah tapi tak berisi. Jadi Nawacita menurut saya, tak berhasil alias gagal. Begitu juga dengan janji mewujudkan kemandirian ekonomi. Bagaimana bisa kita mandiri, jika yg diutamakan ekonomi impor? Kita impor beras saat petani kita sedang panen, kita impor gula saat stok gula nasional berlebih, lalu mau mandiri dari mana?” imbuhnya.

Apalagi janji Reforma Agraria 9 juta hektare menurut dia, dalam empat tahun terakhir yang terealisir dirinya hanya mencatat sekira 700 ribu hektare saja.

“Senjang sekali antara apa yang dijanjikan dengan apa yang bisa direalisasikan,” tegasnya.

Dia menambahkan hal yang sama terjadi pada poin meningkatkan daya saing di pasar internasional yakni rekor defisit neraca perdagangan yang menembus US$8,57 miliar sepanjang 2018 lalu, yang merupakan rekor defisit terbesar sepanjang sejarah bangsa ini, bukti nyata pemerintah gagal mengangkat daya saing nasional.

“Kita hanya menjadi bangsa pengimpor saja saat ini. Kesimpulannya Nawacita sekedar jargon yg tidak benar-benar diperjuangkan dan gagal direalisasikan. Pemerintah tak bisa menerjemahkan gagasan-gagasan itu ke dalam kerja-kerja nyata,” jelasnya.

Tidak heran jelas Fadli, dalam kampanye untuk Pilpres 2019 ini, kubu petahana tidak lagi menyebut dan mengkampanyekan Nawacita.

“Coba baca dokumen visi dan misi Jokowi yang baru, hanya dua kali istilah Nawacita disebut. Itupun hanya di bagian pembukaan,” tegasnya lagi.

Kesimpulannya kata dia, sebuah agenda yang gagal memang akan menjadi beban jika dikampanyekan ulang karena orang justru akan diingatkan kepada kegagalan agenda tersebut.

“Sayang, kita tidak punya forum kenegaraan khusus di mana kita bisa mengevaluasi kinerja pemerintah dalam rentang lima tahunan. Sehingga, Nawacita hanya jadi jargon, minus pertanggungjawaban,” pungkasnya.

(Redaksi)

loading...