PB, Surabaya — Industri galangan kapal nasional saat ini masih menghadapi banyak masalah yang cukup kompleks.
Menjadi komponen penting bagi negara maritim yang dicita-citakan memerlukan beberapa langkah yang strategis yang perlu ditempuh sesegera mungkin.
Pertama, kita perlu kebijakan yang mendorong sebuah sustained demand for ships dalam berbagai jenis, jumlah dan ukuran serta mutu yang makin tinggi. Government spending yang cukup besar (sekitar Rp 20 T/tahun) dalam pengadaan infrastruktur maritim dalam bentuk kapal-kapal negara, KRI, dan kapal-kapal penyeberangan akan memberikan sinyal pasar yang positif bagi industri ini.
Kedua, pasar industri maritim ini juga memerlukan sebuah “pemerintahan maritim yang kuat”.
Pemerintahan maritim nasional saat ini masih lemah, kurang sinergi dan tidak memiliki “maritime leadership” dengan visi jangka panjang.
Agenda mentransformasikan Badan Keamanan Laut menjadi Badan Pengawal Laut dan Pantai (Indonesia Sea and Coast Guard) yang di amanahkan oleh UU Pelayaran 2005 hingga saat ini masih terbengkalai.
Akibatnya belum ada kepastian hukum di laut yang dibutuhkan agar ekonomi biaya tinggi di laut bisa dihilangkan.
Ekonomi biaya tinggi di laut menyebabkan sektor pelayaran yang tidak sehat dan biaya logistik yang tinggi, sehingga industri pelayaran belum mampu memberikan sinyal pasar yang kuat bagi industri galangan kapal.
Sekalipun azas cabbotage sudah dilaksanakan cukup baik namun program tol laut pemerintah saat ini belum mampu memberi sinyal pasar yang cukup bagi industri komponen kapal untuk tumbuh sehingga mengurangi biaya produksi kapal.
Ketiga, menghadapi kesenjangan spasial antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia sehingga kita membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pemerataan, bukan pertumbuhan tinggi yang obsesif.
Persatuan nasional memerlukan industri maritim yang kuat. Kita juga memerlukan kebijakan “Melihat ke Timur” yang konsisten agar pembangunan infrastruktur di KTI meningkatkan kesempatan kerja sekaligus kapasitas penciptaan nilai tambah nasional.
Perencanaan pembangunan perlu mengadopsi paradigma baru bahwa armada kapal nasional merupakan infrastruktur negara kepulauan bercirikan Nusantara ini.
Keempat, industri galangan kapal nasional juga masih menghadapi kelangkaan qualified welders.
Pembentukan SMK perkapalan dan lembaga-lembaga pelatihan pengelas bersertifikat sudah dilakukan namun perlu dukungan yang lebih besar.
Saat ini sistem pendidikan nasional belum cukup berpihak pada pendidikan vokasi dan pendidikan non-formal yang mendidik warga muda untuk menguasai ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan industri maritim.
Kelima, peningkatan daya saing industri galangan kapal nasional juga memerlukan kebijakan standardisasi desain berbagai jenis kapal (kapal niaga berbagai jenis, kapal negara, KRI, kapal khusus) agar biaya produksi bisa ditekan dan industri komponen bisa tumbuh dengan sehat.
Untuk provinsi Jawa Timur dengan rekam jejak industri maritim yang kuat sejak era Majapahit, pilihan menjadi Provinsi Agro-Maritim sudah pernah dirumuskan oleh Forum Maritim Jawa Timur bersama Biro SDA Provinsi Jawa Timur.
Perlu disadari bahwa strategi maritim adalah strategi berbasis ruang, bukan komoditi.
Pardigma pembangunan berbasis komoditi selama 50 tahun terakhir terbukti ekstraktif sehingga tidak ramah lingkungan, dan kurang mampu meningkatkan nilai tambah.
Kelima hal tersebut perlu diselesaikan Pemerintah bersama para stakeholders industri maritim, termasuk lembaga pendidikan tinggi.
Oleh : Daniel Mohammad Rosyid
loading...