PB, Jakarta — Politisi Nasional, Dradjad H. Wibowo mengatakan penerapan pasal karet pada UU ITE akan mengancam kebebasan pers.
“Saya khawatir akan banyak pasal karet yang bisa memasung kebebasan ilmuwan meneliti, seniman berekspresi, wartawan menulis dan lain-lain,” ujar Drajad H. Wibowo, dalam releasenya yang diterima redaksi pembawaberita.com, Selasa (5/2).
Kata dia, kecemasan itu bukanlah tanpa alasan karena dalam perjalanan 10 tahun UU ITE, terbukti banyak yang menjadi korban yang memilukan, termasuk Baiq Nuril.
“Itu sebabnya saya tidak bisa menahan air mata menyaksikan tangisan Dul di konser Dewa 19 di Kuala Lumpur. Sama seperti kesedihan saya terhadap nasib ibu Nuril,” ujarnya lagi.
Menurutnya, UU ITE harus dirombak total agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya.
“Cukup sudah air mata karena UU ITE,” tegasnya.
Menyikapi penahanan Ahmad Dhani terkait UU ITE, Drajad berharap akan semakin memantapkan tekad untuk merombak UU ITE.
“Mari asumsikan pembuat cuitan itu bukan Dhani, tapi kita sendiri, atau orang dekat kita. Anggap sekarang bukan tahun politik. Jadi kita buang unsur politis-nya. Apa isi cuitan itu? Banyak di media online, bisa di-google,” terangnya.
Dia pun merujuk pasal yang dituduhkan dalam UU ITE adalah Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Bunyi Pasal 28 ayat 2 tersebut kata dia adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Selanjutnya bunyi Pasal 45A ayat 2 diterangkan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Lanjutnya, permasalahan akan muncul manakala dalam persidangan, tidak ada pelapor ataupun saksi yang mengakui sebagai penista agama atau mewakili penista agama atupun tidak ada surat kuasa dari kelompok masyarakat yang disebut penista agama sehingga unsur “individu dan atau kelompok masyarakat tertentu” tidak terpenuhi.
“Koq bisa dihukum, bahkan langsung ditahan? Itu dia masalahnya,” katanya lagi.
Lebih jauh kata dia, penistaan agama sendiri adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 156 a.
“Sama seperti tipikor. Pelakunya bisa dipenjara. Jadi memang seharusnya orang benci terhadap penista agama, sama seperti terhadap koruptor,” imbuhnya.
Dia juga mengakui bahwa pada saat pengesahan UU ITE di tahun 2008 dirinya masih menjadi Anggota DPR RI namun revisi terhadap UU itu pada tahun yang disahkan tahun 2016 dirinya sudah tidak lagi di lembaga tersebut.
“Di DPR saya sempat secara informal bertanya ke kawan-kawan yang membahasnya. Apa tidak mengerikan UU ini nantinya? Bagaimana jika aparat hukum menafsirkan seenaknya? Bagaimana jika kita sedang berdiskusi ilmiah tentang sesuatu yang sensitif, lalu ada yang tersinggung dan lapor memakai UU ITE? Misalnya kita berdiskusi soal ketimpangan ekonomi dan kaitannya dengan latar belakang etnis, yang dalam riset ekonomi adalah topik yang biasa,” pungkasnya penuh tanya.
(Redaksi)
loading...