PB, Jakarta — Mantan Staf Khusus Menteri PUPR  Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan bahwa tol tidak bisa diklaim milik penguasa tertentu atau dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.
“Sebab, Jalan Tol adalah milik semua rakyat Indonesia,” ujar Staf Khusus Menteri PUPR tahun 2014-2018 itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima pembawaberita.com, Selasa (5/2).
Menurutnya, logika berpikir Wali Kota Semarang yang melarang rakyat yang tidak mendukung pasangan duet Jokowi-KH Ma’ruf Amin tidak boleh menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi adalah sangat aneh dan di luar nalar akal sehat.
Dia pun menjelaskan bahwa jalan tol, berdasarkan UU Jalan No 38 tahun 2004 adalah milik negara. Karena jalan tol adalah bagian dari jalan nasional. Korporasi (BUJT) hanya mengelola konsesi dalam mencari pengembelian biaya investasi dan keuntungan. Jadi Presiden sekalipun bukan pemilik atas jalan tol yang Indonesia.
“Termasuk Presiden Joko Widodo, bukan pemilik sejengkal pun jalan tol di Indonesia. Ini hal substansial yang harus dipahami oleh Wali Kota Semarang agar jangan sembarang bicara,” jelas pria yang kini menjadi salah satu Jubir BPN Prabowo-Sandi.
Kata dia, merujuk pada Jalan Tol Trans Jawa yang telah beroperasi sekarang harus diapresiasi atas capaian ini meskipun prestasi ini tidak serta merta menjadikan gelap mata dan melupakan rangkaian sejarah dan peristiwa dalam perencanaan, proses pembebasan lahan, proses konstruksi, skema pembiayaan, hingga beroperasinya ruas-ruas jalan tol tersebut.
“Membangun jalan tol di Indonesia tidak serta merta jadi (terlaksana) dalam kurun waktu 1-3 tahun, jika terdapat proses pembebasan lahan. Ini kesimpulan saya, tesis saya. Hal ini dapat dilihat dari data statistik dan empirik di lapangan,” ujar Suhendra lagi.
Tak hanya itu, Suhendra juga menyatakan bahwa jauh sebelum Joko Widodo berkuasa, Presiden SBY sudah memberikan fundamen dan policy yang siginifikan sejak tahun 2005 untuk menyelesaikan 24 ruas Tol Trans Jawa. Riwayat ini tidak bisa dihapus, karena terekam dalam dokumentasi-dokumentasi dan jejak digital.
“Jadi Tol Trans Jawa ini dirancang dan dilaksanakan sejak Kementerian PUPR, masih disebut Departemen PU. Dalam era SBY lah, Badan Regulasi (BPJT) terbentuk, peraturan perundangan disiapkan, dan pelaksanaan konstruksi Tol Trans Jawa dilaksanakan,” imbuhnya.
“Saya dapat menyampaikan ini karena saya ikut dalam proses tersebut. Kami bertanggung jawab langsung kepada Menteri PU, saat itu adalah Bapak Joko Kirmanto. Saat itu Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Badan Litbang PU, yang tidak incharge dalam proses pengambil kebijakan dan prosesnya,” tambah dia.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang yang juga politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengatakan bahwa masyarakat yang tidak mendukung Jokowi sebaiknya tidak menggunakan jalan tol yang sudah dibangun oleh pemerintah. “Disampaikan ke saudaranya di luar sana, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol,” ujar Hendrar.
(Redaksi)
loading...