PB, Jakarta — Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Prof. Dr. Andi Hamzah mengatakan UU ITE adalah hukum administrasi yang tidak relevan jika digunakan untuk mempidana orang.
“Bila ada kesalahan administrasi yang ada adalah membayar denda atau wajib kerja sosial. Sanksi ini dimaksudkan agar setiap orang menaati UU tersebut,” ujar Prof. Andi Hamzah pada Talk Show ILC di TV One Selasa (5/2).
Lanjutnya, ujaran kebencian di berbagai belahan dunia bukanlah delik pidana terlebih di negara demokrasi dimana kebebasan berekspresi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Menurutnya, pemberlakuan ujaran kebencian sebagai delik pidana di Indonesia sama dengan menghidupkan kembali hukum kolonial dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang di negeri Belanda sendiri tidak ditemui  pasal tersebut.
“Bila saat ini ujaran kebencian sebagai delik pidana pada UU ITE, itu berlebihan dan meneruskan semangat kolonial karena substansi ujaran kebencian sebetulnya sudah diatur pada pasal “Penghinaan” KUHP,” terangnya.
Dia berharap agar para stake holder perlu merenungkan kembali implikasi dari penerapan UU ITE ini agar bangsa ini tidak terjebak saling dendam berkelanjutan.
“Perlu diatur kembali penataan hukum di Indonesia agar tidak ada dendam brkepanjangan antara yang sedang berkuasa dan oposisi,” imbuhnya.
Dia pun menekankan agar UU ITE tidak lagi dipakai untuk dijadikan sebagai alat melanjutkan “spirit kolonialisme” dalam uapaya mempertahankan kekuasaan.
“Cukuplah UU ITE sebagai hukum administrasi. Bila saat ini dirasakan ketidak adilan dalam penegakkan hukum pada UU ITE tersebut seperti dikeluhkan. Kenapa aduan si A diproses sedangkan laporan si B diabaikan yah sebaiknya keduanya tidak usah diproses,” jelas Prof. Andi Hamzah.
(Redaksi)
loading...