PB, Bulungan — Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan alokasi anggaran yang diterima Provinsi Kaltara terus mengalami peningkatan.
“Tahun ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 10,408 triliun untuk Kaltara, atau meningkat Rp 600 miliar lebih dibandingkan alokasi tahun lalu, sebesar Rp 9, 803 triliun,” ujar Irianto, Kamis (7/2).
Kata dia, dari Rp 10,408 triliun ini, sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, terdiri dari belanja melalui DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 3,556 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk seluruh daerah di Kaltara sebesar Rp 6,852 triliun.
Lanjutnya, selain peningkatan dalam TKDD yang dialokasikan ke batang tubuh APBD, khusus yang dari APBN melalui Kementerian/Lembaga dan OPD langsung, juga naik dari tahun lalu Rp 3,4 triliun, pada 2019 menjadi Rp 3,556 triliun.
“Sebagai provinsi baru, Kaltara memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Apalagi Kaltara juga merupakan wilayah perbatasan,” ujarnya lagi.
Irianto meyakini jika nilai anggaran untuk Kaltara masih akan bertambah seiring dengan adanya dua Inpres (Instruksi Presiden) yang keluar pada akhir 2018 dan awal 2019 ini.
“Yaitu Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dan Inpres percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Sesuai yang tercantum dalam Inpres tersebut, ada sejumlah kementerian yang diinstruksikan untuk memberi dukungan,” terangnya.
Untuk itu, Gubernur mengajak semua, masyarakat Kalimantan Utara untuk bersyukur dan memberikan dukungan terhadap kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Salah satunya, dengan menciptakan kondisi wilayah yang kondusif, aman dan damai,” pungkasnya.
(Guntur DJ)
loading...