PB, Jakarta — Harus diakui, seiring bergulirnya reformasl sebagai gerakan koreksi atu penyalahgunaan kekuasaan Orde Baru, euphoria perubahan tidak hanya melahirkan demokratisasi di segala bidang tetapi juga peninjauan kembali UUD 1945 lewat amandemen.
Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Banyak yang berubah: UUD 1945 tidak asli lagi.
Namun sayangnya, amandemen Itu bukanlah upaya menyempurnakan UUD 1945 agar sesuai dengan kemajuan zaman, tapi justru upaya mengotak-atlk isinya dan membuang segala fondasi yang berbau antikolonialisme dan pro kesejahteraan rakyat. Dalam amandemen itu, kita justru menemukan kembali bentuk-bentuk kolonialisme lama, yang dulu diperangi founding fathers kita, dalam berbagai asas kehidupan ekonomi, politik, dan budaya.
Sebagaimana disebut oleh Sunario dalam buku Mengapa Harus Kembali ke
UUD 1945?, pasca amandemen UUD 1945 justru pengaturan ekonomi oleh
negara dihilangkan: yang muncul liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional
pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi kemakmuran rakyat. bukan lagi warga negara, tetapi sudah menjadi lama pasar.
Dalam politik juga terjadi demikian. Sistem pemerintahan kita menjadi penyokong kuat otonomisme yang hanya membesarkan raja-raja kecil di daerah dan mempermudah penetrasi modal asing di seluruh pelosok negeri. Praktik korupsi bahkan turut terdesentralisasi. Politik kita pun bergerak mirip dengan politik kolonial: politik yang mengabdi kepada kepentingan segelintir elit dan mengabaikan mayoritas rakyat.
Kehancuran budaya jauh lebih parah lagi. Semangat kolektivisme, yang menjadi ciri bangsa kita sejak dulu, telah hancur digerus oleh konsumerisme dan semangat mementingkan diri sendiri. Kecintaan kepada negeri dan rakyat sudah berganti menjadi pemujaan terhadap komoditas.
Amandemen UUD 1945 akhirnya berjalan salah kaprah. Alih-alih mengikut semangat reformasi, amandemen justru menjadi “kuda tunggangan” agenda neo-kolonialisme dan liberalisme yang keluar dari akar keIndonesiaan. Yang dituntut reformasi adalah adendum, yaitu ‘ penambahan klausul tanpa mengubah naskah aslinya, tetapi yang dijalankan oleh kaum reformis (yang di belakangnya adalah lembaga-Iembaga asing) mengubah substansi UUD 1945. Atau menurut istilah Salamudin Daeng, telah terjadi kolonialisasi konstitusi melalui badan-badan, LSM, dan konsultan yang disponsorl pihak asing di seputar proyek amandemen.
Tak heran, saat ini tuntutan untuk kemball ke UUD 1945 yang asli dari berbagal pihak semakin menguat. Sebab, amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945 telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan rakyat.
Bersambung…
Oleh: Hariman Siregar
loading...