PB, Jakarta — Jika ditelisik, pada mulanya yang dianggap bermasalah dalam UUD 1945 asli adalah soal masa jabatan Presiden.
Hal ini yang membuat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berkuasa hampir tanpa batas dan kerap menyalahgunakan kekuasaan. Karena itu, ketika reformasi bergulir, ada kehendak untuk membatasi masa jabatan presiden.
Pertanyaannya, mengapa hampir semua batang tubuh, dan penjelasan dalam UUD 1945 asli itu diobrak-abrik juga secara serampangan?
Soal masa jabatan presiden, memang pada pasal 7 UUD 1945 asli tidak dijelaskan secara eksplisit. Pasal itu berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali (tanpa ada batasan mengenai berapa banyak Presiden dan dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali)”.
Lalu dalam amandemen, diubah menjadi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama Iima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.
Pun begitu, jika merujuk pada pengakuan Bung Hatta (Wapres sekaligus founding fathers yang terlibat menyusun UUD 1945) ketika berbincang dengan saya, bahwa sebenarnya dalam kalimat “dan sesudahnya dapat dipilih kembali” tersebut maksudnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi.
Hanya saja, secara redaksional atau pembahasaan kala itu memang kurang jelas dan multi tafsir.
Kini, sebagai respons atas berbagai problematika kebangsaan pasca amandemen, keinginan untuk kembali kepada semangat UUD 1945 yang asli yang diinisiasi oleh berbagai kalangan.
Meski sebenarnya, sengkarut masalah di negeri ini juga tak bisa dilepaskan dari
buruknya leadership dari para penyelenggara negara.
Hasll amandemen UUD 1945 yang diharapkan membawa menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan memperkuat pondasi keIndonesiaan, nyatanya membawa sejumlah anomali:
Pertama, setelah amandemen UUD 1945 tidak dikenal lagi Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Semua menjadi Lembaga Tinggi Negara. Praktis Lembaga Tinggi Negara seperti lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan lainnya menjadi “kerajaan” masing-masing. Egosentrisme lembaga mengental.
Dikutip dari tulisan Hatta Taliwang tentang “Keanehan Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945″, MPR sebagai tempat bermusyawarah mufakat tertinggi sesuai nilai budaya Indonesia hilang digantikan dengan nilai “voting”, yang terkadang amat transaksional.
MPR sebagai tempat mempertanggungjawabkan tugas di masa akhir jabatan pemimpin lembaga tinggi negara lainnnya tidak diperlukan. Presiden cukup di-SK-kan oleh KPU yang beranggotakan 7 orang, yang entah apa kapasitas dan track record-nya.
MPR kini bagaikan macan ompong dan pertanyaan dikerdilkan seolah hanya mengurus “proyek empat pilar” tanpa aura sebagaimana layaknya lembaga negara yang dihormati dan disegani.
Dan seiring terdegradasinya fungsi MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara seiring itu pula negara kehilangan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Kesinambungan pembangunan juga sulit terwujud karena selalu mengalami bongkar pasang dari awal sesuai dengan selera dan visi presiden terpilih.
Kedua, jika UUD 45 asli memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada Presiden, maka UUD 45 hasil amandemen memberikan kekuasaan yang berlalu besar kepada DPR. Saat ini, DPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, khususnya dalam pengawasan dan pengangkatan pejabat publik.
DPR punya kewenangan melakukan fit and proper test terhadap calon Hakim Agung, calon Gubernur Bank Indonesia (BI), calon Kepala Polri, calon Panglima TNl, calon dubes, calon pimpinan KPK, hingga direksi BUMN.
Anehnya, rekruitment calon anggota DPR saja oleh partai politik masih dipertanyakan kuailtasnya. Tiba-tiba mereka menjadi “penguji” untuk jabatan-jabatan strategis negara. Sehingga yang terjadi adalah “sandiwara” yang dibiayai negara.
Kondisi ini mulai dipandang negatif karena menciptakan politisasi dan perdagangan kepentingan jabatan-jabatan publik. Hal tersebut ditambah dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR yang sudah tidak dianggap lagi memperjuangkan kepentingan masyarakat mulai dari kinerjanya yang tidak produktif, kerap berperilaku tak etis, hingga berbagai praktik korupsi di tubuh DPR.
Ketiga, hasil amandemen juga melahirkan DPD yang sebenarnya hal ini sudah terakomodasi lewat utusan daerah dan utusan golongan di dalam MPR. Dulu menurut Bung Hatta, mekanisme utusan golongan dan daerah dipilih dari orang-orang terbaik di daerah dan lembaga masing-masing untuk menjaga kualitas parlemen. Hal ini sekaligus untuk mengimbangi kelemahan dari rekrutmen anggota DPR yang terbuka : tanpa syarat kualifikasi individu ataupun kepakaran.
Kini, kedudukan DPD yang seharusnya merupakan salah satu “kamar” dari sistem perwakilan dua kamar, bahkan tak jelas karena kekuasaan dan hak-haknya amat terbatas. Akibatnya, prinsip checks and balances diabaikan oleh konstitusi hasil amandemen dalam relasi DPR sebagal representasi rakyat dan DPD sebagai representasi wilayah (teritori).
lronisnya, syarat menjadi anggota DPD pun boleh berasal dari pengurus partai politik. Bukan lagi dari kalangan independen yang dianggap representasi daerahnya.
Keempat, keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, selain Mahkamah Agung, bukan hanya cendeung merancukan locus kekuasaan yudikatif, tetapi juga menafikan urgensi supremasi kekuasaan yudikatif yang bersifat tunggal sebagai bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan dalam presidensialisme.
Konflik kelembagaan segi tiga MK-KY-MA adalah dampak dari kerancuan Itu. Bukankah sebaiknya MK dan KY masuk ke dalam cabang yudikatif di bawah MA?
Atas segala anomail tersebut, saat Inl muncul dua kelompok; (1) yang menghendaki amandemen terbatas mengajukan agar “Haluan Negara” dihidupkan kembali, sekaligus mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berfungsi mengawal haluan negara, (2) Kelompok yang menginginkan UUD 1945 dkembalikan ke teks asli tahun 1945 untuk menjaga konstitusi supaya tetap murni dan mempertahankan pondasi keIndonesiaan.
Namun melihat kekacauan bernegara, kuatnya aroma liberalisasi, sarta tidak kompatibelnya hasil empat kali amademen dangan hajat hidup orang banyak, tampaknya pilihan kambali ke UUD 1945 yang asli dengan disertai adendum adalah pilihan rasional.
Sebab jika kembali ke UUD asli tanpa adendum, juga akan membuat kekacauan ketatanegaraan dan ratusan undang-undang yang sudah ada.
Saya sendiri menilai UUD 1945 perlu ditinjau ulang. Amandemen UUD 1945 sebelumnya dilakukan terburu-buru sehingga secara teknis kekurangan dan secara substansi berlebihan.
Meski demikian, saya menyarankan agar meninjau ulang amandemen UUD 1945 nantinya dilakukan saat negara dalam kondisi stabil, baik secara ekonomi, sosial ataupun politik. Sebab, kalau sedang emosi apa yang kita mau ubah bisa keliru lagi seperti kemarin.
(Redaksi)
loading...