PB, Jakarta — Saya termasuk yang kaget waktu Jokowi melakukan serangan kepada Prabowo saat debat kedua berupa sindiran penguasaan lahan. Saya kira, saat itu Prabowo akan kalah telak di depan rakyat.

Namun kini pertarungan semakin seru. Bola panas konsesi lahan HGU yang pertama kali dimunculkan Jokowi saat debat kedua untuk menyerang pribadi Prabowo kini semakin menggelinding. Saat itu Prabowo menjawab bahwa ia siap mengembalikan lahan HGU-nya ke negara.

 

Tentu saja pengembalian lahan HGU ini tidak sesederhana mengembalikan utang pada teman yang lama kita tunggak. Harus ada payung hukum pengembalian karena pengelolaan lahan HGU milik Prabowo sah dan sudah sesuai UU seperti yang dijelaskan oleh Jusuf Kalla.

Saat menyampaikan pidato kebangsaan di depan pendukungnya, Jokowi kembali “menyindir” pemilik lahan HGU akan mengembalikan lahannya dan bisa dibagikan kepada rakyat. Menariknya, bola panas yang dilempar Jokowi harus kembali terlempar tepat ke arah muka Jokowi.

 

Kini saya benar-benar menunggu apakah Jokowi punya nyali untuk menindaklanjuti bola panas yang ditendangnya sendiri di hadapan pendukungnya.

 

Jika Jokowi punya nyali dan sesuai dengan pengakuannya, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah SWT, maka ia harus berani mengeluarkan aturan atau Perpu terkait pengembalian HGU. Sayangnya keberanian Jokowi tentu saja diragukan banyak orang, termasuk saya.

 

Banyak pengamat menilai Jokowi hanya mengangkat isu lahan ini sebagai tujuan elektoral saja dengan maksud memanipulasi perasaan publik seolah mendukung rakyat kecil dan mendiskreditkan Prabowo.

 

Toh saat Jokowi menyebut pengembalian lahan HGU, seharusnya yang merasa “tersindir” adalah cukong-cukong dan konglomerat di belakang Jokowi. Seperti yang kita ketahui bersama, ada banyak nama konglomerat yang mendukung pencalonan Jokowi kembali sebagai presiden.

 

Nama-nama seperti Erick Tohir, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Hary Tanoesoedibyo digadang-gadang memegang atau bahkan memiliki kepemilikan lahan yang luar biasa besar di Bumi Pertiwi.

 

Kepemilikan lahan pendukung Jokowi (Berdasarkan investigasi Tempo.co)
1. Erick Tohir (Ketua TKN) dan Garibaldi Tohir (Presdir Adaro) memiliki IUP lahan tambang sebesar 4.998 Ha di Banyuwangi (PT. Bumi Suksesindo), IUP lahan tambang 6.558,48 Ha di Banyuwangi (PT. Damai Suksesindo), 482.171 Ha lahan tambang di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.

2. Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Kemaritiman dan Inisiator Tim Bravo 5) memiliki berbagai macam perusahaan tambang di atas lahan milik negara sebesar 683 Ha di Kutai Kartanegara (PT. Indoming), 8.634, 21 Ha untuk perkebunan sawit di Kutai Kartanegara (PT. Perkebunan Kaltim Utara), 2.990 Ha lahan tambang di Kartanegara (PT. Adimitra Baratama Nusantara), dan lahan tambang seluas 3.414 Ha di Kutai Kartanegara (PT. Trisensa Mineral Utama).

3. Oesman Sapta Odang (Dewan Pembina TKN) memiliki berbagai lahan tambang dengan luas 4.087 Ha di Riau (PT. Karimun Granite) dan lahan tambang sebesar 27.609 Ha di Kayong Utara (PT. Mangan Kupang Industri).

4. Surya Paloh (Dewan Pembina TKN) memiliki lahan tambang seluas 10.000 Ha di Aceh (PT. Emas Mineral Murni) dan 4.629 Ha (PT. Bara Energi dan PR. Mitra Bersaudara).

5. Hary Tanoesodibyo (Penasihat TKN dan Ketua Umum Perindo) memiliki lahan tambang seluas 15.000 Ha di Banyuasin (PT. Indonesia Batu Prima Energi), 13.630 Ha lahan tambang Banyuasin (PT. Arthaco Prima Energi), 6.866 Ha tambang Banyuasin (PT. Bumi Sriwijaya Perdana Coal), 4.424 Ha lahan tambang Banyuasin (PT. Primaraya Energy), 6.015 Ha lahan tambang Banyuasin (PT. Titan Prawira Sriwijaya), dan 2.0003 Ha lahan tambang di Samarinda (PT. Nusacipta Coal Investment).

Di antara semua nama konglomerat di belakang Jokowi itu, memang sampai saat ini tidak ada satupun yang memberikan komentar tegas terkait kepemilikan lahan ini.

Berbeda dengan sikap ksatria dan tegas yang ditampilkan Prabowo pada debat lalu. Di depan ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia pada Debat Presiden kedua lalu, Prabowo berbesar hati menyampaikan ia akan mengembalikan lahan tersebut jika negara menginginkan dan membutuhkannya.

 

Tentu saja jika Jokowi adalah pemimpin yang berani, ia akan menggunakan kesempatan ini menerbitkan perpu pengembalian HGU.

 

Perpu atau dasar hukum ini dibuat harus sesuai asas keadilan dan berlaku pula bagi semua pihak yang saat ini sedang memegang konsesi HGU raksasa. Hal ini termasuk pemegang konsesi HGU yang berada di belakang Jokowi.

 

Tidak mungkin kan sebuah landas hukum dibuat hanya untuk diberlakukan pada pihak lawan politiknya saja? Tidak mungkin. Itu namanya otoritarianisme.

 

Sayangnya, saya ragu Jokowi akan menerbitkan perpu tersebut. Jokowi tersandera banyak kepentingan di belakang pendukungnya.

 

Lihat saja konglomerasi di belakang Jokowi, bukan tidak mungkin mereka akan dirugikan jika Jokowi membuat perpu tersebut.

 

Apalagi jika pengembalian lahan tersebut benar dilakukan oleh Prabowo, Jokowi sebagai incumbent harus berjibaku menyiapkan dana kompensasi atas Hak yang dikembalikan sebelum waktunya itu.

 

Dari mana duitnya? Negara tentu saja tak punya pos anggaran untuk itu, sementara Negara sudah menerima dan menggunakan dana yang disetor Prabowo saat mengambil alih Hak Guna lahan tersebut.

 

Kalau Jokowi tidak menindaklanjuti hal ini dengan perpu dan menyatakan bahwa apa yang dikatakannya pada pidato kebangsaan kemarin hanyalah imbauan belaka, lagi-lagi rakyat harus gigit jari melihat pemimpin yang tidak bisa menjaga ucapan dan janjinya. Lagi-lagi rakyat dibohongi.

 

Katanya tidak takut pada siapapun, tetapi hanya pada Allah, ayolah Pak Jokowi itu perpu diterbitkan!

 

Tidak usah takut lah para konglomerat pada mencabut dukungan cuma gara-gara mengeluarkan Perpu untuk kesejahteraan rakyat.

 

Jika mereka pendukung yang baik, tentu saja konglomerat di belakang Bapak itu lah yang pertama kali akan melaksanakan imbauan pidato kebangsaan Bapak kemarin!

Iya kan?

 

Oleh : Sudaryono

 

loading...