PB, Tanjung Selor — Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2019 di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Kamis (11/4).

“Rapat Koordinasi ini penting. Pengendalian sebagai evaluasi dan koreksi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, serta membenahi kekeliruan,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Kata dia, sejauh ini temuan yang sering terjadi, di antaranya kelebihan penggunaan biaya perjalanan dinas, honorarium hingga kelebihan pembayaran.

“Ini kadang berulang terus terjadi setiap tahun. Penyebabnya, karena yang bekerja kurang teliti, kurang cermat dan tidak mau mempelajari aturan perundang-undangan yang ada,” ujarnya lagi.

“Kalau kita mau belajar, membaca dan memahami aturan, kekeliruan atau temuan-temuan itu tidak akan terulang lagi. Untuk itu lah saya minta kepada semua ASN, utamanya para Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran hingga PPTK maupun bendahara untuk mempelajari aturan-aturannya dengan seksama,” imbuhnya.

Memurutnya, rakor pengendalian ini merupakan momentum evaluasi secara menyuluruh terhadap program atau kegiatan-kegiatan maupun realisasi anggaran, administrasi dan kepegawaian.

“Sebagai upaya memperbaiki kinerja dan menghindari adanya kekeliruan, kita perlu mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi, baik eksternal maupun di internal OPD kita. Ini penting, sebagai upaya mensinergikan dalam bekerja,” terangnya.

 

Lebih jauh dia mengatakan bahwa selain pengendalian kegiatan/program 2019, rapat koordinasi ini juga merupakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan capaian pada 2018 lalu.

“Kinerja APBD 2018, perlu saya sampaikan dari target pendapatan Rp 2,4 triliun, terealisasi 99,07 persen. Kemudian belanja, dari target Rp 2,8 triliun, realisasinya 80,94 persen. Perlu diketahui, pada 2018 kita mengalami defisit hingga Rp 460 miliar. Namun Alhamdulillah dengan kebijakan rasionalisasi yang kita lakukan, defisit itu bisa teratasi. Bahkan pada akhir tahun bisa menyisakan SILPA Rp 186 miliar untuk APBD 2019,” bebernya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa meskipun pihaknya tidak memberikan bantuan keuangan umum namun selama 2018, tetap dilaksanakan program/kegiatan di kabupaten/kota.

“Alokasi anggaran yang kita siapkan Rp 749,3 miliar lebih untuk 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara,” jelasnya.

“Sebagai evaluasi juga, memasuki triwulan I 2019, dari target belanja APBD sebesar Rp 2,97 triliun, realisasinya baru mencapai Rp 81,019 miliar. Kita juga kembali melakukan program dan kegiatan di kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp 644 miliar lebih,” jelasnya.

Dia menambahkan APBD diibaratkan sebagai alat dalam tubuh yang apabila alat sakit, tentu susah bergerak.

“Dan Alhamdulillah, APBD kita tetap sehat.
APBD kita memang tidak besar. Namun kita tetap berusaha terus membangun. Bahkan bisa membantu program di kabupaten/kota,” tuturnya.

“Ini membuktikan, bahwa untuk bisa membangun bukan dilihat dari besar kacilnya anggaran, tapi bagaimana kita mengelolanya secara bijak dan benar,” pungkasnya.

 

(Redaksi)

loading...