PB, Surabaya — Ekonom senior Rizal Ramli menegaskan pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk membuat Indonesia lebih maju.

Kata Tim Ekonom pasangan Prabowo-Sandi ini, ekonomi Indonesia akan baik bila pertumbuhannya menyentuh angka 8%.

“Kita tidak mau lagi sekedar business as usual, kita tidak mau lagi ekonomi Indonesia terus mandeg di 5%, kita tidak mau lagi daya beli rakyat merosot, tidak mau lagi rakyat kita susah mencari pekerjaan, kita tidak mau lagi kebijakan ekonomi tidak adil, yang hanya menguntungkan yang kuat dan asing saja,” ujar RR saat menyampaikan orasi kebangsaan di Dyandra Covention Center, Surabaya, Jum’at (12/4).

Menurut Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) ini, sedikitnya terdapat delapan resep yang akan digunakan dalam pemerintahan Prabowo-Sandi untuk menggenjot ekonomi Indonesia.

Kedelapan resep itu kata dia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% dalam 5 tahun yakni selama satu masa jabatan.

Kedelapan resep tersebut adalah sebagai berikut ;

Pertama, kebijakan makro ekonomi yang stimulatif akan dibuat menjadi semakin bijaksana dengan membuat terobosan kebijakan yang inovatif.

Kedua, kebijakan pro-rakyat akan terus dilakukan seperti menurunkan tarif listrik, menurunkan harga pangan dan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketiga, Prabowo-Sandi akan membangun 1 juta perumahan rakyat yang dapat membuka 3,5 juta lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5% per tahun.

Keempat, membuat sektor pangan, keuangan, energi dan air yang merakyat.

Kelima menarik investor bukan mengemis untuk menarik investor asing tanpa hasil yang signifikan.

Keenam adalah melakukan percepatan industrialisasi untuk meningkatkan daya saing produksi di Indonesia.

Ketujuh, mengubah sistem impor untuk mencegah kartel karena sistem kartel dalam impor adalah sumber korupsi yang cukup besar.

Kedelapan, melakukan reformasi pembiayaan partai politik dengan menciptakan demokrasi yang amanah dan bertanggungjawab melalui reformasi pembiayan partai politik demi membenahi hukum Sehingga kebocoran anggaran sebesar Rp 2000 triliun tidak lagi terjadi.

 

(Redaksi)

loading...