PB, Jakarta — Selang beberapa saat usai pemungutan suara Pemilu Presiden publik ramai oleh deklarasi kemenangan Capres Petahana Joko Widodo Makruf Amin dari beberapa lembaga survei dengan dasar hasil kerja ilmiah yang bernama quick count. Tak tanggung-tanggung kemenangan kubu petahana digambarkan dengan tabel dan angka-angka yang sangat meyakinkan hingga diatas 54 koma sekian persen, mengungguli kubu Paslon 02 Prabowo Sandi yang disetiap daerah yg dikunjungi saat musim kampanye berlangsung meriah dan ramai oleh sambutan masyarakat. Sebaliknya kampanye Jkw Ma terlihat nyata berlangsung sepi
Benar-benar hasil Pilpres versi quick count tersebut kontras dengan fakta lapangan saat musim kampanye yang berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya. Publikpun terhentak kaget dan mempertanyakan kevalidan baik soal jumlah sampel dan tempat pengambilan sampel bahkan tidak sedikit yg memandang hasil quick penuh rekayasa dan meragukan serta dianggap sebagai bagian inti dari kerja dan strategi pemenangan kubu petahana untuk menggiring hingga akhirnya terbentuk opini publik dan harus menerima dan mengakui hasil akhirnya yang kelak pada tanggal 22-5-2019 diumumkan secara resmi oleh KPU. Sebuah siasat pendahuluan yang berikutnya akan diikuti dengan menjalankan berbagai macam operasi dari seluruh instrumen pemenangan yang telah disusun rapih sebagaimana diistilahkan oleh Ketua Harian TKN Jenderal Muldoko sebagai Perang Total untuk sebuah hasil memenangkan peperangan dikontestasi pemilu 2019.

Siasat quick count

Parade quick count dari beberapa lembaga survei disiarkan secara luas oleh seluruh media televisi nasional lengkap dengan menghadirkan punggawa-punggawa dari pemilik atau penanggungjawab lembaga survei serta pakar-pakar politik sebagai narasumber. Parade yang benar-benar telah dirancang dengan matang dengan menampilkan tabel dan grafik angka-angka raihan suara masing-masing Paslon seolah publik disuguhi fakta yang akan membawa memori publik kembali pada pemilu 5tahun yang silam yang berhasil digunakan memenangkan Jokowi JK.

Dan, berbarengan dengan itu media sosial diberbagai aplikasi juga tidak kalah heboh dengan berterbangannya hasil perolehan suara di TPS dalam bentuk C1 plano serta video-video yang berisi kejanggalan dan kecurangan yang diunggah oleh nitizen seolah membantah dan membongkar borok lembaga survei yang lagi belum sempat tersenyum happy karena berhasil mengelabui publik dengan hasil rilis quick countnya. Jagat medsos berhasil “memukul” dan membungkam kepongahan kepintaran punggawa-punggawa lembaga survei seiring dengan keluarnya keputusan lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia kepada seluruh siaran televisi yang berisi larangan untuk menghentikan tayangan hitung cepat. Siasat pertama melemah tapi bukanlah gagal.

Siasat pengurangan dan penambahan suara di Situng KPU

Kegigihan masyarakat penggiat medsos bagaikan petir yang membuyarkan fokus, menghancurkan siasat dan skenario tim petahana. Lembaga survei berhasil dihentikan tepat dengan kian maraknya pendapat para ahli dan peneliti dari berbagai kampus yang membuka borok mereka sejurus kemudian punggawa-punggawa tersebut menjadi tertuduh dalam ruang terbuka sebagai biang kekacauan dan keresahan sosial ditengah masyarakat luas yang mendambakan pesta demokrasi berlangsung sebagaimana lazimnya yang berdasarkan pada asas pemilu yang LUBER dan JURDIL

Siasat berikutnya adalah pengurangan dan penambahan suara untuk petahana dijalankan. Penambahan suara dikantong-kantong yang dianggap sebagai basis suara petahana gencar dilakukan justru oleh wasit yang seharusnya berdiri tegak lurus, imparsial dan tidak memihak pada salah satu paslon. Dan pada saat yang bersamaan pada sisi lainnya perolehan suara Paslon 02 Prabowo Sandi terjadi hal yang sebaliknya yakni pengurangan yang tidak hanya terjadi dan dilakukan didaerah-daerah yang menjadi basis dan kantong suara akan tetapi juga terjadi didaerah-daerah yang disebut-sebut sebagai kantong utama suara petahana. Siasat nyata dan terbukti dengan pola yang sangat kasat mata yaitu terjadi perbedaan perolehan suara antara yang terinput dalam sistem penghitungan suara atau Situng KPU dengan data asli yang bersumber dari C1 plano hasil scan yang konon katanya tervalidasi secaara otomatis. Lagi-lagi siasat inipun terbongkar tatkala seorang nitizen asal Aceh, yang cukup melek teknologi informatika (IT) masuk dan memeriksa pusat tabulasi suara KPU menemukan adanya kejanggalan dan kesalahan penginputan data kedalam server oleh petugas IT KPU. Seketika hasil temuan kecurangan tersebut disiarkan melalui sebuah vidio dan diunggah di sosmed membuat heboh jagat dunia maya dan menjadi perbincangan yang disoroti luas oleh publik. Tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang bersuara keras hingga ada yang menuduh KPU tidak profesional, curang dan petugas situng telah disusupi oleh tim pemenangan paslon tertentu. Tuduhan dan protes publik meluas membuat KPU kelimpungan dan tertekan merasa diri kedoknya terbuka berusaha menetralisir situasi dengan klarifikasi dan berbagai alasan, human ereor lah, petugasnya kelelahanlah dan lain-lain pembelaan diri seolah menghiba permaafan dari publik. Akan tetapi, nurani publik tidaklah semudah itu menerima penjelasan dan klarifikasi yang kian tidak masuk akal itu, sebab bagaimana tidak kesalahan dapat terjadi dibanyak daerah hingga berjumlah 9 sembilan daerah dari seluruh negeri. Mirisnya lagi kesalahan tersebut semuanya mengorbankan suara milik paslon 02. Sehingga menjadi wajar dan beralasan bila publik kemudian menilai sesungguhnya yang terjadi adalah bukanlah sebuah kesalahan manusia atau human error melainkan kesengajaan alias human order yang tentu saja berimplikasi secara pidana.

Siasat berikutnya

Siasat penghilangan dan pelenyapan surat suara dan siasat pembakaran surat suara didaerah-daerah yang dimenangi oleh paslon 02 diatas 50% suara di 50% provinsi hingga siasat akhir yakni penyesuaian ketentuan UU Pemilu No. 17 thn 2017 sebagai syarat sah memenangkan pilpres 2019 yakni memenangkan 20% suara di 1/2 jumlah provinsi sebagai prasyarat mutlak sebagai calon terpilih dan berhak untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan dikupas dan diuraikan pada bagian kedua dan akhir tulisan ini.

Tulisan ini sifatnya suatu analisis, yang diramu dan diolah dari berbagai fakta serta pendapat-pendapat yang menghiasi ruang-ruang publik kurun waktu sebelum dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara tepat dihari yang sama satu minggu yang lalu. Tentu saja tulisan ini tidak mampu memotret keseluruhan kejadian yang berlangsung dari berbagai daerah sebab penulis bukanlah lembaga survei melainkan aktifis yang bersinggungan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dengan dinamika yang sedang berlangsung. Oleh karena itu ada sudut pandang yang berbeda dari yang lain adalah hal lumrah sebagaimana kebenaran yang tidak dapat dimonopoli oleh segelintir orang.

 

Oleh : Nimran Abd

Ketua PB HMI 2006-2008

loading...