PB, Jakarta — Sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI diduga bertolak ke Paris, Perancis bersama rombongan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Tidak hanya itu, sejumlah jajaran Direksi BUMN juga ikut dalam  rombongan tersebut.

Menurut keterangan ekslusif yang dilansir urbannews.id, Rabu (24/4), Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dan Direktur Utama PT PLN (Persero) ikut bersama rombongan tersebut.

Nama Direktur Umum PT Pertamina (Persero), M Haryo Yunianto juga ada di rombongan yang dikabarkan bertolak ke Paris usai Pilpres 17 April lalu tersebut.

Sosok diduga mirip Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Direktur Umum PT Pertamina (Persero) terlihat dalam sebuah foto yang beredar.

Dalam foto tersebut, keduanya duduk bersebelahan di meja bagian luar sebuah bangunan kafe di Kota Paris. Wajah perempuan berkerudung terlihat mirip dengan Nicke. Postur badan pria di sebelah perempuan itu tampak mirip dengan Haryo.

Menurut sumber, keberangkatan pejabat BPK itu untuk melakukan verifikasi temuan dalam pembelian saham blok migas di Afrika dari Maurel & Prom. Perusahaan ini diketahui berkantor di Paris.

Soal pembelian saham Maurel&Prom, sempat terkuak dan sempat membuat heboh publik di tanah air medio 2016 lalu.

Dikutip dari Koran Tempo edisi 24 April 2019, Pengacara Dirut PLN Sofyan Basir, Soesilo Aribowo memberi keterangan bahwa Sofyan Basir berada di Paris sejak pekan lalu.

Menurut Soesilo, Sofyan pulang ke tanah air pekan ini. Namun Soesilo mengaku tidak tahu tanggal kepulangan Sofyan.

Terkait dugaan ini, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara belum memberi keterangan. Konfirmasi tertulis melalui pesan Whatsapp tak ia balas hingga berita ini dilaporkan.

Senada, Anggota BPK RI, Ahsanul Qosasi dan Kepala Auditorat VII.A BPK RI Suparwadi juga tak menjawab konfirmasi wartawan begitupula Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Umum Pertamina M Haryo Yunianto.

Hingga berita ini dilaporkan, belum ada keterangan apa pun dari mereka.

Setali tiga uang, mantan juru bicara Pertamina yang kini dikenal dekat dengan Menteri Rini, Wiyanda Pusponegoro, juga tak memberikan keterangan apa pun meski ia sudah membaca konfirmasi dari wartawan

Sedangkan Deputi Kemeterian BUMN, Fajar Harry Sampurno hanya menjawab singkat konfirmasi yang diajukan. “Ini lagi di Inacraft di JCC. Kayaknya infonya salah deh,” tulis Fajar melalui pesan Whatsapp.

Namun Fajar tak memberikan keterangan apa pun ketika media mencoba memastikan bahwa tidak pernah ada kunjungan Menteri Rini bersama rombongan ke Paris tersebut.

Sementara itu, Executive Vice Presiden Corporate Communication PT PLN, I Made Supateka, juga bungkam atas konfirmasi yang diajukan.

Jajaran Dewan Komisaris PT Pertamina, mulai dari Komisaris Utama Tanri Abeng, Ahmad Bambang, Archandra Tahar, Ego Syahrial, Sahala Lumban Gaol, hingga Suahasil Nazara, kompak tak memberikan keterangan apa pun.

Terbeli mahal
Ihwal pembelian saham blok migas di Afrika dari Maurel & Prom, dilansir aktual.com 4 September 2016, Keputusan PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi saham perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Prancis, Maurel et Prom yang dimiliki oleh Pacifico tidak bisa diterima dalam kajian bisnis

Selain asetnya terletak di tiga negara, namun secara kalkulasi Pertamina akan mengalami ‘besar pasak daripada tiang’.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, sebelumnya dorongan akuisisi ini sudah pernah ditawarkan kepada Dirut Pertamina saat dijabat oleh Karen Agustiawan, namun ketika itu niat akuisisi tidak dilanjutkan karena dinilai tidak prospek.

Anehnya Dwi Soetjipto selaku Dirut Pertamina kala itu malah menjerumuskan bisnis Pertamina dalam ancaman kerugian.

“Saya sangat tidak paham dasar pemikiran Pertamina telah mengakuisisi saham Fasifico 24,53 persen senilai 201,2 juta euro atau setara Rp 29, 9 triliun. Ini sudah pernah ditawarkan pada periode Direksi Pertamina Karen Agustiawan dan tidak dilanjutkan karena tidak layak, anehnya kok sekarang dieksekusi, dan asetnya terletak di 3 negara dengan total produksi hanya 29.000 BOEPD dan total cadangan tebuktinya hanya sekitar 250 juta barel,” kata Yusri, Minggu (4/9).

Lebih lanjut kata Yusri, kalaupun aksi korporasi itu diklaim oleh Pertamina sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional, yang menjadi pertanyaan mengapa Pertamina mengabaikan prospek produksi minyak jumbo di West Qurna 2 Irak? Lebih-lebih disebelahnya terdapat Pertamina EP Irak yang sudah punya saham 10 persen di West Qurna 1, dan produksinya-pun diolah di kilang Shell Singapore seperti yang dirilis Direksi Pertamina pada 30 Agustus 2016.

Secara kalkulasi, 81 persen dari total produksi di 3 negara itu berupa minyak, 19 persen gas dan hasil perhari akan diperoleh oleh Pertamina dari bagi hasilnya sekitar 5000 BOEPD, maka Pertamina membutuhkan beberapa bulan baru bisa lifting minyak agar dibawa dengan VLCC sekitar 950.000 barel untuk efisien transportasinya.

Lebih parahnya, dalam kondisi yang tidak menguntungkan, malah Dwi Sutjipto berambisi menambah porsi saham sebesar 27 persen agar Pertamina bisa mayoritas 51 persen mengendalikan asetnya.

“Jangan lupa bahwa Maurel et Prom (MP) masih banyak juga melakukan aktifitas eksplorasi dengan resiko tinggi gagal, kalau ini terjadi maka jangan heran suatu saat saham Pertamina di MP akan tak bernilai, karena pada Juli 2016 sempat harga sahamnya dibawah 3 Euro dan disuspen oleh otoritas Bursa Saham Perancis, padahal Pertamina deal membeli diharga 4,2 Euro persaham, malah infonya pada saat itu ada salah satu anggota komisaris Pertamina tidak setuju,” pungkas Yusri.

 

(Redaksi/Sumber)

loading...